Pengamanan Pilkada Melebihi Aksi 212, Tiap TPS Dijaga 1 Tentara dan Polisi
Pemungutan suara untuk Pilkada putaran dua akan berlangsung pada Rabu (19/4). Pengamanan pun menjadi salah satu prioritas utama. Tujuannya adalah untuk memastikan para pemilih bisa memilih sesuai dengan hati nurani. Tak tanggung-tanggung, kepolisian berencana mengerahkan 64.523 personel keamanan yang diturunkan khusus untuk Pilkada Jakarta.
Pengamanan untuk pemungutan suara melebihi yang dilakukan untuk Aksi 212.
Karena proses demokrasi salah satunya dinilai dari bagaimana berjalannya pemungutan suara, maka sangat penting untuk menjamin kebebasan pemilih. Oleh karena itu, Kapolri Tito Karnavian menerjunkan pasukan gabungan yang akan menjaga keamanan di tempat-tempat krusial, di antaranya Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Tito mengatakan pengamanannya jauh lebih ketat daripada ketika Aksi 212 berlangsung. "Polri dan TNI jumlahnya lebih dari 30 ribu. Itu sudah banyak dan lebih banyak dari 212. Baik di TPS (Tempat Pemungutan Suara) maupun kekuatan standby," kata Tito, seperti dikutip dari Liputan 6.
Masing-masing TPS akan dijaga satu anggota kepolisian dan TNI.
Untuk semakin memantapkan pengamanan, Polri dan TNI menempatkan anggotanya di TPS. "Satu TPS nanti akan dijaga oleh satu polisi dan satu TNI dan dua Perlindungan Masyarakat (Linmas)," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan. Jumlah TPS di Jakarta sendiri ada 13.032.
Bahkan, Pangdam III/Siliwangi memerintahkan sebanyak 423 personel Komando Resortt Militer (Korem) 064/Maulana Yusuf (MY) dari Banten untuk turut diperbantukan untuk mengamankan pemungutan suara pada Pilkada putaran dua.
Keamanan sengaja diperketat karena khawatir akan ada intimidasi dari pihak-pihak tertentu.
Tak bisa dipungkiri bahwa Tamasya Al Maidah yang digalakan oleh sejumlah orang yang menginginkan pemilih memilih gubernur dan wakil gubernur Islam ditakutkan menjadi cara untuk mengintimidasi pemilih.
Irjen Iriawan sendiri mengatakan, "Kita lakukan (pengamanan satu polisi dan satu TNI) karena ingin semua terbebas dari adanya perasaan intimidasi dan provokasi terhadap pemilih maupun penyelenggara pemilu."
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mendukung aparat menindak tegas terhadap orang yang mengancam dan mengintimidasi pemilih selama dan setelah pemungutan suara. "Aparat sudah diberikan instuksi untuk menindak tegas secara hukum siapa pun yang coba ingin ganggu, memberikan ancaman, melakukan intimidasi atau arahkan massa hanya untuk membuat suasana yang sangat demokratis ini menjadi terganggu," kata Wiranto.
.png)