Pengacara Pertanyakan Hukuman Lebih Berat pada Idrus Marham

Samsul menyebut pengadilan banding dalam menerapkan hukum Pasal 12a UU Tipikor kepada Idrus Marham. Menurut dia, kliennya seharusnya bebas atau diterapkan pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan hukuman minimal 1 tahun.

"Karena Idrus Marham pasif saja dan namanya dicatut oleh Eny Saragih untuk mendapatkan uang dari Johannes Kotjo. Ini bersesuaian dengan unsur pasal 11, karena Idrus Marham tidak tahu menahu urusan PLTU Riau ini. Hanya diajak-ajak saja oleh Eny Saragih," tutur dia.

Samsul kembali mengoreksi fakta-fakta yang tidak benar yang tetap dipakai sebagai dasar untuk memutus perkara, karena berakibat salah dalam menerapkan hukum.

"Karena bisa berakibat salah dalam menerapkan hukum," tegas dia.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah menerima putusan lengkap putusan PT DKI Jakarta terkait dengan putusan banding terhadap terdakwa Idrus Marham. 

"Kami menghargai pengadilan yang telah menerima Banding yang diajukan KPK dan menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Vonis yang dijatuhkan adalah lima tahun penjara dan denda Rp200 juta," ujar Febri.

Setelah keputusan dikeluarkan, KPK akan mempelajari putusan dari PT DKI Jakarta. Dikatakan Febri, secara substansi, putusan ini sesuai dengan Tuntutan KPK yang menggunakan Pasal 12 a UU Tipikor, jadi bukan Pasal 11 sebagaimana yang dinyatakan terbukti di tingkat pertama.

"Saat ini KPK sedang dalam proses mempelajari putusan tersebut dan segera akan menentukan sikap apakah melakukan upaya hukum atau tidak. Namun, jika benar pihak terdakwa mengajukan Kasasi, kami pastikan KPK akan menghadapi," kata dia.