Jakarta, IDN Times - Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada 25 Oktober lalu mendapat sorotan publik. Sebab, kabinet Jokowi periode kedua ini dianggap 'titipan' dari partai politik.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus sependapat dengan penilaian publik. Ia mengatakan kabinet ini merupakan titipan partai politik, sehingga sulit berharap banyak pada mereka.
Apakah Kabinet Indonesia Maju akan bertahan lama?
Melihat banyaknya figur titipan dari partai politik atau kelompok tertentu seperti relawan, Lucius melihat adanya beban tersendiri bagi Jokowi dalam memimpin kabinet.
"Bagaimana memastikan para menteri dan wakil menteri sungguh-sungguh bekerja untuk visi dan misi pemerintahannya, dan bukannya malah sibuk bekerja sendiri untuk kepentingan para penitip," ujar Lucius saat dihubungi IDN Times, Selasa (29/10) lalu.
Menurut Lucius, menteri titipan tersebut dipastikan memiliki loyalitas ganda, antara bekerja di bawah arahan presiden dan perintah parpol atau kelompok pengusung.
Bagaimana pun, kata Lucius, terlepas dari tanggung jawab menteri di bidang masing-masing, jabatan tersebut diperoleh bukan karena kapasitas, melainkan kedekatannya dengan elite partai, sehingga namanya bisa disodorkan kepada presiden.
"Ia terlebih dahulu harus dipercaya oleh parpol yang selanjutnya menitipkan namanya untuk dipilih presiden. Jadi jabatan menteri diperoleh karena ia dipercaya oleh parpol, bukan karena ia terbukti mampu bekerja dengan standar profesional yang diacu presiden," kata dia.
Dengan demikian, menurut Lucius, sulit rasanya berharap banyak dari menteri titipan akan bisa bekerja dengan leluasa. "Ketegangan antara menjaga kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah dan misi parpol asal pasti akan selalu menyandera sang menteri," kata dia.
Selain itu, Lucius menerangkan, posisi Jokowi juga tak bisa leluasa ketika sejak awal ia sudah memperlihatkan ketersediaannya membangun kabinet 'akomodatif'. Dia berpendapat, Jokowi sepertinya sadar kekuasaannya bergantung pada partai pendukung.
"Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada saat presiden memberlakukan standar profesional yang tinggi. Ia tak bisa serta-merta mengganti menteri yang dititip parpol, jika tidak mendapatkan restu parpol yang bersangkutan," kata dia.
Karena sulit berharap pada menteri-menteri titipan ini, kata Lucius, sulit rasanya mengeksekusi kebijakan yang cemerlang dari presiden Jokowi.
Lucius juga meyakini, ketika parpol menyodorkan nama kepada Jokowi, figur-figur itu sudah pula berkompromi dengan parpol untuk tugas-tugas yang dikerjakan ke depan, demi kepentingan parpol.
"Jadi hampir pasti misi parpol pada diri menteri dari parpol ini akan menjadi fokus menteri yang bersangkutan. Apalagi jika tugas itu untuk keberlangsungan parpol ke depannya. Kader yang baik akan mendukung itu, bahkan jika harus menomorduakan urusan publik," kata Lucius.