Pemuda Pancasila Kritik Rapimnas Golkar Tidak Sesuai dengan Tujuan

20 Nov 2019, 20:20 WIB

caption

Jakarta, IDN Times - Organisasi sayap Partai Golkar, Pemuda Pancasila menilai Rapat Pimpinan Nasional Golkar yang diselenggarakan pekan lalu di Jakarta, tidak sesuai dengan tujuan acara tersebut.

Anggota Dewan Pembina Partai Golkar sekaligus juru bicara Pemuda Pancasila, Paskah Suzetta mengatakan hasil Rapimnas Golkar hanya diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap ketua umum partai. Padahal, banyak hal penting lain yang harusnya dibicarakan untuk kemajuan partai lima tahun ke depan.

“Hasil Rapimnas itu tidak sesuai dengan tujuan. Padahal esensi partai ini harus memberikan warna apa yang akan diperbuat untuk rakyat pada lima tahun yang akan datang yang menjadi pembahasan di Munas,” kata Paskah di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).

1. Rapimnas juga harusnya mengevaluasi hasil kerja ketua umum partai

caption

Paskah menilai, Rapimnas adalah produk gagal yang harus dievaluasi kembali hasil pembahasannya sehingga layak dibawa ke Munas pada Desember mendatang.

“Saya sudah minta kepada teman-teman di pengurus coba dilihat lagi, katanya ada Pleno. Mestinya Rapimnas ini mengevaluasi hasil kerja lima tahun kepengurusan yang lalu. Apa hasilnya dari target-target program yang lalu bagi masyarakat,” jelasnya.

2. Airlangga dinilai banyak melanggar AD/ART partai

ketum golkar Airlangga Hartarto

Selain itu, ia juga mengkritisi sejumlah peraturan AD/ART Partai Golkar yang banyak dilanggar dan tidak dijalankan selama masa kepemimpinan Airlangga Hartarto. Namun, seluruh kader partai enggan berbicara ihwal masalah tersebut karena menghendaki pergantian ketum di ajang Munas.

“Selama perjalanan kepemimpinan daripada Ketum Partai Golkar Pak Airlangga. Dibiarkan dulu karena waktunya penggantiannya itu di Munas. Disana dia harus mempertanggungjawabkan apa kinerjanya dinilai,” ujarnya.

3. Jokowi diminta untuk tegas kepada ketum partai agar tidak rangkap jabatan

Jokowi

Paskah juga mengatakan rangkap jabatan yang dilakukan Airlangga sangat bertentangan dengan etika partai. Oleh sebab itu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo seharusnya bisa lebih tegas lagi untuk mengatur sejumlah pimpinan partai untuk tidak melakukan hal tersebut.

“Kalau mau jadi menteri fokuslah pada menteri. Itu kritikan-kritikan dari masyarakat itu wajar. Apalagi Golkar mendapatkan kepercayaan dari presiden untuk menempati posisi-posisi strategis. Menko Perekonomian ketum Golkar dan kita minta fokus saja ketum Partai Golkar disana,” ujarnya.