Pemerintah Resmi Hapus Jabatan Eselon III - V Pada Juni 2020

Di dalam surat edaran yang diteken oleh Menteri Tjahjo itu, ia memastikan tidak akan memecat pejabat yang sudah dulu duduk di eselon III - V. Menurut Tjahjo, ia hanya akan mengalihkan para pejabat yang duduk di sana ke posisi struktural lainnya. 

"Selain itu, dipetakan jabatan fungsional yang dibutuhkan untuk menampung peralihan pejabat struktural eselon III, IV, dan V yang terdampak akibat kebijakan penyederhanaan birokrasi,” demikian isi surat edaran yang diteken oleh menteri yang juga politikus PDI Perjuangan tersebut. 

Setelah diketahui posisi fungsional bagi para pejabat eselon III - V, maka pekerjaan rumah selanjutnya yakni menyesuaikan anggaran untuk menggaji para pejabat yang digeser tersebut. Jangan sampai gajinya malah mengalami penurunan. 

Pekerjaan rumah lainnya yang segera perlu dituntaskan yakni masing-masing kementerian dan instansi harus melakukan sosialisasi mengenai perubahan posisi tersebut. 

"Kemudian, diberikan pemahaman kepada seluruh pegawai di masing-masing berkaitan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi," demikian isi surat tersebut. 

Di dalam surat edaran itu, juga tertulis tenggat waktu bagi masing-masing kementerian atau instansi untuk membuat pemetaan posisi eselon III - V yang terdampak kebijakan tersebut. Kemudian, diputuskan di posisi fungsional mana mereka bisa ditempatkan. 

"Hasil identifikasi dan pemetaan jabatan sudah harus disampaikan kepada Menpan RB dalam bentuk softcopy paling lambat pada minggu keempat di bulan Desember 2019," demikian isi surat edaran itu. 

Lalu, proses implementasi ditargetkan paling lambat pada minggu keempat bulan Juni 2020. Sedangkan, mengenai tata aturan pengalihan jabatan struktural eselon III - V menjadi jabatan fungsional, nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri PANRB.

Namun, di dalam surat edaran yang dibuat oleh Tjahjo itu turut disebut tak semua pejabat eselon III - V bisa dialihkan menjadi pejabat fungsional. Mereka bisa saja dikecualikan asal memenuhi tiga kriteria. 

"Ketiga kriteria tersebut yakni memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa," kata Tjahjo dalam surat edaran itu. 

Ia juga menjamin tidak akan ada pejabat di eselon III - V yang dipecat dengan adanya aturan perampingan ini di ASN. Bahkan, ia menyebut di kementerian yang dipimpinnya, penghasilan dari pejabat eselon III - V itu tidak akan berkurang. 

"Kalau di KemenPAN-RB sudah clear, yang penting penghasilan tidak berkurang, jabatannya (eselon III dan IV) ditingkatkan menjadi jabatan fungsional," tutur dia pada (4/11) lalu di Yogyakarta. 

Ia menyebut pemangkasan posisi eselon III - V di Kemenpan RB sudah dimulai. Namun, ia berhati-hati untuk penerapan aturan serupa di kementerian lain. 

"Untuk (pemangkasan eselon) kementerian lain kan kami perlu menyerap pelan-pelan lah, target kami menyiapkan roadmap-nya, menyiapkan sistemnya," kata dia lagi.