Pemerintah Pusat Punya Utang ke Pemprov DKI Rp6,4 Triliun

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Saefullah menyampaikan, revisi KUA-PPAS itu karena dana bagi hasil Pemerintah Pusat ke Pemprov DKI itu tidak disetorkan sebesar Rp6 Triliun. Artinya pemerintah pusat memiliki utang kepada DKI senilai Rp6 triliun.

Hal ini karena pemerintah pusat belum membayarkan dana perimbangan kepada DKI tahun ini dengan jumlah tersebut. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umun, dana alokasi umum.

"Sebesar 6,4 triliun (dibulatkan). Itu tidak disetorkan dan menjadi piutang pemerintah pusat, dan dibayarkan pada 2020 nanti," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/10).

IDN Times/Gregorius Aryo Damar P

Namun, mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu menyampaikan bahwa perubahan itu merupakan hal yang biasa dalam pembahasan anggaran di pemerintahan. 

"Turun naik itu biasa, itu pembahasan biasa. Yang penting bisa dijelaskan," ujarnya. 

IDN Times/Dini Suciatiningrum

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memastikan pihaknya akan menjaga akuntabilitas pembahasan RAPBD 2020 dari awal hingga pengesahan. Ia pun menargetkan pembahasan tersebut rampung sebelum 30 November 2019. 

"Karena ini anggaran murni, kalau terburu-buru tidak bagus juga. Selain itu banyak anggaran yang perlu kita pertimbangkan juga dari sisi manfaatnya," ujarnya pada Rabu (23/10).