Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Pelaporan Harta Para Dewas KPK, Nama Syamsuddin Haris Nihil di LHKPN

Aldzah Fatimah Aditya
(Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean) www.twitter.com/@KPK_RI
(Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean) www.twitter.com/@KPK_RI

Jakarta, IDN Times - Lima anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) dan lima pimpinan KPK periode 2019-2023 telah resmi dilantik oleh Presiden Joko 'Jokowi' Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (20/12).

Lima anggota Dewas KPK tersebut adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Syamsuddin Haris. Sama seperti pimpinan, maka standar integritas yang diterapkan bagi dewas komisi antirasuah juga tinggi. Hal ini tercermin dari pelaporan data harta kekayaan atau LHKPN. 

Seperti dikutip dari kantor berita Antara, walaupun sudah resmi menjadi Dewas KPK, nama Sjamsuddin ternyata sampai saat ini tidak tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sedangkan, empat Dewas KPK lainnya rutin melaporkan harta kekayaan ke KPK. 

Lalu, berapa nominal harta kekayaan yang dimiliki oleh anggota Dewas KPK?

1. Ketua Dewas KPK memiliki total kekayaan sebesar Rp9,9 Milyar

(Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean) Dokumentasi Sekretariat Kabinet

Dikutip dari elhkpn.kpk.go.id, Tumpak tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp9.973.035.895 yang dilaporkannya pada 10 Maret 2019. Total tersebut adalah jumlah kekayaan yang ia peroleh selama tahun 2018.

Tepatnya, Tumpak melaporkan harta kekayaannya saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Mantan komisioner KPK periode pertama itu tercatat memiliki harta berupa dua tanah dan bangunan senilai Rp3 miliar yang berada di Jakarta Timur.

Selain itu, Tumpak memiliki satu kendaraan roda empat senilai Rp500 juta. Ia juga tercatat memiliki harta bergerak lain sebesar Rp203.800.000 serta kas dan setara kas senilai Rp6.269.235.895.

2. Harjono melaporkan kekayaannya ke LHKPN sebesar Rp13,8 Milyar

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Anggota dewas KPK Harjono memiliki total kekayaan Rp13.815.400.000. Total kekayaan tersebut terakhir ia sampaikan ke LHKPN pada 23 Februari 2019. Jumlah tersebut adalah kekayaan yang diperolehnya selama tahun 2018.

Harjono melaporkan harta kekayaannya saat menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Harjono tercatat memiliki total 10 tanah dan bangunan senilai Rp6,3 miliar yang tersebar di Nganjuk, Sidoarjo, Bantul, Kota Surabaya, dan Mojokerto.

Harjono juga tercatat memiliki empat kendaraan roda empat senilai Rp433 juta. Ia juga memiliki harta bergerak lainnya serta kas dan setara kas masing-masing senilai Rp75 juta dan Rp7.007.400.000.

3. Albertina memiliki total kekayaan senilai Rp1,1 Milyar

(Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Dewas KPK Albertina Ho) ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Kemudian, Albertina tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp1.179.725.534. Albertina terakhir melaporkan kekayaannya pada 4 April 2019 atas kekayaan yang diperoleh selama tahun 2018 sebagai hakim di Pengadilan Tinggi Medan.

Ia tercatat memiliki tiga tanah dan bangunan senilai Rp1.009.699.050. Selanjutnya, Albertina memiliki dua kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua senilai Rp171.500.000.

Albertina juga memiliki harta bergerak dengan total Rp4.155.000 serta kas dan setara kas Rp894.371.484. Namun, Albertina juga tercatat memiliki utang sebesar Rp900 juta.

4. Artidjo tercatat memiliki kekayaan Rp181,9 juta

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Dan yang terakhir, Artidjo tercatat di LHKPN memiliki total kekayaan Rp181.996.576 yang ia laporkan pada 29 Maret 2018 dengan jabatan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung.

Artidjo tercatat memiliki dua tanah dengan total Rp76.960.000 yang berlokasi di Sleman. Ia juga memiliki dua kendaraan masing-masing Mobil Chevrolet Minibus Tahun 2004 dan Motor Honda Astrea Tahun 1978 senilai Rp41 juta.

Ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp4 juta serta kas dan setara kas Rp60.036.576.

Topics
KPKkorupsiLHKPNDewan Pengawas KPK

Editorial Team

EditorAldzah Fatimah Aditya

Tonton lebih seru di