Panasonic dan Toshiba PHK 2.500 Karyawan dan Hengkang dari Indonesia
Para pekerja dikejutkan dengan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh dua perusahaan besar. Pasalnya PT Panasonic Lighting di Cikarang, Jawa Barat dan Pasuruan, Jawa Timur, serta PT Toshiba Indonesia di Cikarang akan melakukan PHK pada ribuan karyawannya. Pemutusan kerja dilakukan lantaran adanya penutupan usaha yang rencananya akan segera dilakukan oleh perusahaan asal Jepang tersebut. Sebanyak 2.500 karyawan terancam akan dirumahkan. Angka ini terdiri dari 1.700 anggota KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) di PT Panasonic dan 970 anggota KSPI di PT Toshiba.
Setidaknya sebanyak 600-700 pekerja dari PT Panasonic Pasuruan di-PHK pada periode Desember 2015-Januari 2016. Kemudian sejumlah 900-1.000 karyawan dari PT Panasonic Cikarang-Bekasi di-PHK untuk periode Januari 2016 sampai dengan Maret 2016.
Saat ini para pekerja tengah bernegosiasi dengan manajemen terkait masalah pesangon. Perusahaan ini nantinya akan berhenti beroperasi pada bulan Maret mendatang. Tidak hanya PT Panasonic dan PT Toshiba saja yang memutuskan akan menutup pabriknya di Indonesia. Ternyata PT Samoin juga telah melakukan PHK pada 1.200 karyawannya dan PT Starlink pada 500 orang karyawannya.
Alasan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Toshiba dan Panasonic.
Ada dampak signifikan yang akan terjadi dengan penutupan pabrik tersebut. Salah satunya adalah memberikan sinyal negatif terhadap para investor asing yang masuk ke Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa lesunya industri elektronik adalah menjadi pemicu utama para perusahaan besar gulung tikar.
Melambatnya pasar global juga berimbas pada pasar domestik. Perlambatan ini membuat barang yang produksi menjadi tidak laku di pasaran. Ditambah lagi, kini daya beli masyarakat juga mulai menurun. Pihak manajemen Panasonic dan Toshiba mengkonfirmasi bahwa penutupan pabrik ini bukan lantaran upah buruh yang terlampau tinggi, tetapi dikarenakan sepinya pasar dan penurunan daya beli.
Selain itu, hal ini juga terjadi karena gagalnya paket kebijakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla di tingkat implementasi. Ditambah lagi retorika paket kebijakan tersebut faktanya hanya untuk menyenangkan investor. Sementara investor sendiri malah banyak yang memilih “wait and see“ untuk masuk ke Indonesia.
