MUI: Pernyataan Tengku Zulkarnain  Bentuk Kecerobohan

Zainut juga membantah apa yang disampaikan Tengku bersumber dari hasil kajian staf ahli MUI atau Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang).

“Yang mengatakan bahwa dalam RUU PKS ditemukan pasal kewajiban pemerintah untuk menyediakan alat kontrasepsi untuk pasangan remaja dan pemuda yang ingin melakukan hubungan seksual,” ucapnya.

Ia menambahkan, pernyataan Tengku terkait RUU PKS sama sekali tidak berdasar. “Itu merupakan bentuk kecerobohan yang sangat nyata,” sebut Zainut.

Terlepas dari pernyataan Tengku, MUI membenarkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap RUU PKS oleh Komisi Kumdang dan Komisi Fatwa.

“Hasilnya nanti akan direkomendasikan kepada DPR dan pemerintah untuk dijadikan sebagai  bahan masukan dan perbaikan agar RUU PKS tersebut  isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila,” jelas Zainut.

MUI juga mengimbau kepada semua pihak khususnya tokoh agama, masyarakat dan elite politik untuk lebih bijak, cermat dan berhati-hati dalam menyampaikan pendapat kepada publik.

“Agar terhindar dari berita bohong dan fitnah yang dapat membuat konflik dan kegaduhan di masyarakat,” kata Zainut.

Diketahui, dalam ceramahnya, Tengku menyebut ada pasal dalam RUU PKS yang melegalkan zina dan menyediakan alat kontrasepsi untuk remaja. Tengku lalu mencabut tuduhannya dan mengaku mendapat masukan yang salah.