Mobilnya Terobos Jalur Transjakarta, Ini Konfirmasi Sandiaga
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian memiliki berbagai kebijakan dalam rangka sterilisasi jalur Transjakarta. Salah satunya adalah larangan melintasi jalur Transjakarta. Regulasi tersebut hanya mengizinkan ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan pejabat berpelat RI yang bisa melintasi jalur tersebut.
Namun, seperti dikutip Kompas.com, (6/5), baru-baru ini Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno dan rombongannya diberitakan masuk ke jalur busway. Hal ini langsung mendapatkan sorotan dari banyak pihak.
Sandiaga Uno pun angkat bicara terkait mobilnya yang masuk ke jalur busway tersebut. Dia mengaku tidak menyadari jika rombongannya masuk jalur Transjakarta. Diduga, tindakan ini terpaksa dilakukan karena mereka akan menghadiri pesta kemenangan bersama relawan dan pendukungnya di Posko Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat.
Keputusan masuk jalur busway sifatnya situasional.
Kepala Satuan Patroli dan Pengawalan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Slamet Widodo tidak mempermasalahkan masuknya Sandiaga Uno ke jalur busway tersebut. Hal ini menurutnya bersifat situasional berdasarkan apa yang terjadi di lapangan.
Meskipun baru calon, Slamet mengatakan Sandiaga tetap memiliki hak untuk mendapatkan pengawalan dan itu semua bisa dikoordinasikan dengan polisi. Mobil Sandiaga kala itu tidak hanya masuk di jalur busway, namun juga menerobos lampu lalu lintas berwarna merah untuk bisa bergegas tiba di lokasi kegiatannya.
Pihak rombongan berdalih buru-buru.
Pengawal rombongan Sandiaga, Brigadir Ragowo mengatakan bahwa mereka dikejar waktu. Karena itulah mereka terpaksa masuk ke jalur busway dan menerobos lalin.
Terkait isu yang dialami oleh Calon Wagubnya tersebut, Anies Baswedan mengatakan bahwa Sandiaga dan rombongan terpaksa melakukan hal tersebut karena macetnya luar biasa. Karena itulah polisi kemudian yang mengarahkan Sandiaga dan rombongan ke jalur busway.
Anies pun mengingatkan bahwa otoritas untuk mengambil keputusan di jalan raya tersebut ada pada pihak kepolisian. Artinya polisi memiliki wewenang untuk mengawal agar cagub dan cawagub terhindar dari bahaya di perjalanan.
