Menteri Tjahjo Targetkan Hapus PNS Eselon III - V Pada Tahun 2020

Kepada media, Tjahjo mengatakan penerapan instruksi Presiden Jokowi akan dimulai dari kementerian yang ia pimpin. Ia menargetkan pada pertengahan November 2019, sudah tidak ada lagi PNS struktural selain eselon I dan II. 

"Kita ingin meningkatkan layanan target. Eselonisasi itu paling lama (bisa dihapus) dalam waktu 10 tahun dan saya mulai dari Kemenpan RB yang pertengahan bulan depan eselon III dan IV akan saya pangkas. Kami memulai dari Kemenpan RB untuk dijadikan contoh," kata pria yang sempat menjadi Mendagri itu. 

Namun, ia menyebut kendati PNS selain eselon I dan II dipangkas, bukan berarti mereka akan diberhentikan sebagai ASN. Penghasilan mereka juga tidak akan berkurang. 

"Secara prinsip mereka tetap terima penghasilan itu. Tidak akan kami kurangi (PNS eselon III - IV), tapi akan kami tata," tutur dia. 

Namun, Tjahjo tidak menjelaskan akan dialihkan ke mana PNS eselon III - V di Kemenpan RB. 

Sedangkan Deputi Kelembagaan di Kemenpan RB, Rini Widyantini mengaku tidak mudah untuk merealisasikan instruksi Presiden Jokowi untuk memangkas PNS eselon III - V. Bahkan, prosesnya tidak bisa diburu-buru. 

"Jadi, kami harus memperhatikan posisi ini, penataan eselon III dan IV. Kami masih perlu waktu untuk membahas dengan para stake holder lainnya," kata Rini di acara yang sama. 

Ia mengaku sudah datang menjemput bola sesuai dengan instruksi Tjahjo untuk melakukan pemetaan fungsi-fungsi di organisasi yang jabatan fungsionalnya relevan. Dari sana, maka Kemenpan RB akan melihat posisi apa dari eselon III - V yang bisa dialihkan ke fungsi lainnya. 

"Memang ada beberapa kriteria umum (dari pekerjaan) yang bisa dialihkan. Pertama adalah tugas dan fungsi untuk menyiapkan analisis dan bahan kebijakan, lalu melakukan pemantauan efisiensi kebijakan dan tugas tertentu serta melaksanakan yang sesuai dengan jabatan fungsional. Ada pula fungsi tidak berkedudukan sebagai satuan kepala kerja," tutur dia. 

Namun, ada pula pekerjaan yang tidak bisa dialihkan. Hal itu lantaran tugas dan fungsi kewenangannya memegang keputusan yang penting. 

"Contohnya seperti kepala satuan kerja yang kewenangannya menggunakan anggaran, kepala kanwil, kepala kadep atau unit organisasi yang bersifat mandiri," tutur dia. 

Sementara, ketika ditanya oleh media apakah ia siap dikenai sanksi oleh Presiden Jokowi bila tak bisa memangkas PNS eselon III - V dalam kurun waktu satu tahun, Tjahjo mengaku siap menerimanya. Menurut Tjahjo, itu merupakan konsekuensi yang harus diterima. 

"Saya siap kena sanksi, peringatan dari Bapak Presiden. Ini kan tugas menteri menjabarkan secara cepat sesuai aturan yang ada, visi misi Presiden. Prinsipnya di situ. Jadi, saya sebagai menteri akan melaksanakan secepat mungkin sesuai aturan yang ada," kata Tjahjo. 

Salah satu alasan yang menjadi dasar Presiden Jokowi untuk mengurangi PNS eselon III - V karena ingin menghemat anggaran. Namun, merujuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pemerintah mematok belanja pegawai sebesar Rp416,1 triliun. Angka itu malah naik 10,54 persen dibandingkan APBN 2019 yang dipatok sebesar Rp376,4 triliun.

Bahkan, dalam lima tahun terakhir, anggaran untuk belanja pegawai terlihat meningkat. Pada 2015 lalu, pemerintah mengalokasikan dana untuk pos belanja pegawai sebesar Rp281,1 triliun, 2016 sebesar Rp305,1 triliun, 2017 sebesar Rp312,7 triliun, dan 2018 sebesar Rp346,9 triliun.