Mensos Agus: Undang-Undang Tuntun Kita Kelola Keuangan
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa Kementerian Sosial selalu berpegang pada undang-undang dalam mengelola keuangan negara. Tujuannya supaya pengelolaan keuangan negara dapat efektif, tertib, transparan, dan akuntabel.
Untuk diketahui, terdapat tiga perundang-undangan sebagai pengarah dalam mengelola keuangan, antara lain UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
"Ada tiga undang-undang yang selalu menuntun kita dan harus kita pegang di dalam mengelola keuangan negara," kata Mensos Agus pada acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dengan tema "Digitalisasi Pelaksanaan Anggaran Menuju Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan" di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (28/3/2019).
1. Realisasi anggaran 2019 harus perhatikan kualitas pelaksanaan anggaran
Mensos Agus mengatakan bahwa alokasi anggaran Kemensos tahun 2019 sebesar Rp58,9 triliun dan penyerapan anggaran sampai 27 Maret 2019 mencapai 41,35 persen.
Harapan Mensos Agus, rakor ini dalam mempercepat realisasi anggaran 2019. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan anggaran sehingga tercapai kinerja yang nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.
2. Mensos: Tingkatkan perbaikan kinerja dan transparansi
Dalam acara ini, Mensos juga menyampaikan bahwa ada beberapa temuan yang mengharuskan satket lebih meningkatkan perbaikan kinerja dan transparansi. Hal ini menurut hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2018.
"Temuan-temuan tersebut di antaranya adalah pengelolaan, penyaluran dan pertanggungjawaban Bansos yang belum memadai khususnya pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), walaupun secara umum kedua program itu sudah berjalan sangat baik," kata Mensos.
