Menkumham Masuk Tim Hukum PDIP Kasus Suap, Istana: Tak Ada Larangan
Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly masuk dalam tim hukum PDIP, guna menindaklanjuti kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, dan menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Mengingat Yasonna masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju, apakah ada larangan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo tentang turut sertanya Yasonna di tim hukum PDIP?
1. Istana tak melarang Menkumham bergabung di tim hukum PDIP
Staf Khusus Presiden Jokowi, Dini Purwono mengatakan, tak ada larangan dari Istana terkait keikutsertaan Yasonna dalam tim hukum PDIP. Yasonna mulai bergabung dalam tim hukum setelah muncul kasus dugaan suap komisioner KPU.
"Setahu saya tidak ada (larangan)," kata Dini saat dihubungi IDN Times, Senin (20/1).
2. Istana sebut kehadiran Menkumham di tim hukum PDIP bukan berarti membela tersangka
Menurut Dini, meski Yasonna masuk dalam tim hukum PDIP, bukan berarti politikus PDIP tersebut ikut membela tersangka. Sebab, di dalam hukum berlaku asas praduga tak bersalah.
"Bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pembelaan di muka hukum. Saya pikir lebih ke situ arahnya," ujar dia.
3. Tim hukum PDIP dibentuk untuk memberikan keadilan kepada pihak yang tersangkut dalam kasus dugaan suap komisioner KPU
Dini menjelaskan, posisi Yasonna dalam tim hukum PDIP guna memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang tersangkut dalam kasus dugaan suap komisioner KPU, bukan berarti Menkumham membela pihak yang salah.
"Itu kan fungsi dari kuasa hukum. Bukan untuk mendukung atau membenarkan tersangka," ujar dia.
4. Kritikan publik bukan masalah bagi Menkumham
Menkumham Yasonna H Laoly pada Jumat (17/1) di Yogyakarta, membantah kehadirannya dalam jumpa pers bersama tim hukum PDIP dalam kapasitas sebagai Menkumham.
Yasonna mengaku kehadiran dirinya sebagai ketua DPP PDIP bidang hukum, yang membentuk tim khusus hukum terkait perkara dugaan suap yang melibatkan eks komisioner KPU.
"Saya tidak ikut di dalam tim hukum. Tapi saya memang ketua DPP nya yang membentuk tim hukum. Waktu kami bentuk, lalu saya umumkan dan itu memang tugas saya. Kan koordinator tim hukumnya Pak Teguh Samudera," ujar Yasonna seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Tim hukum PDIP yakni I Wayan Sudirta, Yanuar Prawira Wasesa, Paskaria Tombi, Benny Hutabarat, Kores Tambunan, Johannes L Tobing, dan Roy Jansen Siagian.
"Tim hukum itu ada Pak I Wayan Sudirta, Beliau anggota DPR, tapi (posisinya) di sana bukan sebagai lawyer. Dia hanya untuk membidang konsultan, membaurkan pikiran," tutur Yasonna.
Menanggapi kritikan publik soal keikutsertaannya dalam tim hukum PDIP meski menjabat Menkumham, Yasonna mengaku tak ambil pusing.
"Biasalah, kalau tidak ada kritik mana bisa. Saya ini, pakaian saya jelas pakaian apa, pakaian partai (PDIP), waktu itu," ujar dia.
Yasonna pun meminta kepada publik, agar tak perlu mencampur adukan posisinya sebagai ketua DPP PDIP bidang hukum, dengan Menkumham.
"Yang bicara di situ untuk menjelaskan kasusnya kan tim hukum, bukan saya," tutur Yasonna, menanggapi keberadaan saat jumpa pers perihal pembelaan kasus dugaan suap ini.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
