Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App

Home News Business Sport Tech Hype Korea Life Health Automotive Food Travel

For You

Iklanin di IDN Profil Dokter Quiz #LokalBerdaya

Mendagri Usul Pilkada Kembali ke DPRD, Mahfud: Jokowi Tampung Usulan

11 Nov 2019, 15:11 WIB

(Menkopolhukam Mahfud MD) ANTARA FOTO/Jesica Helena Wuysang

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku akan membahas lebih lanjut, terkait pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengusulkan pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD.

Mahfud bependapat usulan tersebut akan dibahas di lingkup pemerintah. Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan menampung usulan dari mantan Kapolri itu.

"Nanti dibahas semuanya, artinya semua ditampung dulu, semua ide ditampung," kata Mahfud di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

1. Pemerintah belum memiliki pendapat resmi

Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam. (IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya)

Mahfud mengatakan memang wacana tersebut sempat disinggung saat pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadap Jokowi di Istana Merdeka, Senin (11/11). Namun pemerintah belum memiliki pendapat resmi terkait hal itu.

"Ada disinggung, tapi tidak dibahas, tapi pemerintah belum punya pendapat resmi," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

2. Usulan Mendagri akan dibahas

(Menko Polhukam Mahfud MD) IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya

Mahfud mengatakan usulan Mendagri akan dibahas. Namun, pemerintah masih menampung ide atau usulan terlebih dahulu.

"Kami baru saling lempar ide, jadi belum dibahas dan belum ada kesimpulan. Tapi tentu akan dibahas," ucap dia.

3. KPU serahkan keputusan pada pemerintah dan DPRD

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Sementara, Ketua KPU Arief Budiman sempat menanggapi wacana tersebut. Ia Menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPRD.

"Kalau soal pilihan sistem, kami serahkan sepenuhnya kepada pembuat undang-undang. Pemerintah dan DPRD yang punya kewenangan untuk itu," ujar Arief di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Kendati, kata Arief, berpedoman kepada undang-undang yang berlaku saat ini, proses pemilihan kepala daerah masih pemilihan secara langsung. Sehingga belum dikembalikan kepada DPRD.

"Tapi berpedoman pada undang-undang yang berlaku, pemilihan masih dilakukan secara langsung. Nanti soal evaluasi sistem, pembuat undang-undang," ucap dia.

4. Mendagri usulkan pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD

(Mendagri Tito Karnavian) Dok. Kemendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membahas tentang relevansi Pilkada langsung usai rapat kerja di Komisi III DPR beberapa hari lalu. Dia menilai, Pilkada langsung memiliki mudarat yang tak bisa dihindari, seperti banyak kepala daerah yang terjerat korupsi.

Karena itu, Mendagri mengusulkan agar pemilihan kepala daerah kembali ke sistem sebelumnya yakni dipilih DPRD. Hal itu diusulkan sebagai kajian dampak dan manfaat dari Pilkada langsung.