Mendagri Dituduh Tidak Netral, Dukcapil Tantang Balik Kubu Prabowo

Zudan menyebut tudingan terhadap menteri dalam negeri menunjukkan ketidakpahamanHashim dalam memahami Undang-Undang (UU) Pemilu.

“Dua hari ini Pak Hashim menyebut Mendagri tidak netral. Yang diserang Dirjen Dukcapil. Barangkali Pak Hashim belum membaca UU pemilu,” ujar Zudan.

Berdasarkan PKPU nomor 11 tahun 2018 pasal 7, kata Zudan, tidak mungkin Kemendagri ikut campur soal Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Ia pun memastikan Menteri Tjahjo Kumolo bersikap netral.

“DP4 diolah KPU sendiri. Mendagri tidak ikut. Kalau ikut salah. Pak Menteri sangat netral tidak pernah memberi arahan kepada saya,” ucap Zudan.

Lebih lanjut, Zudan pun menantang kubu Prabowo untuk datang ke Ditdukcapil untuk membuktikan data yang ia miliki.

“Datang ke kantor saya kami buka datanya. Kami terbuka, kalau ada masukan data kependudukan silakan,” kata Zudan.

Zudan mengatakan persoalan DPT sepenuhnya kewenangan penyelenggara pemilu. Ia kembali menjelaskan jika Kemendagri tak ada sangkut pautnya dengan penyelenggaraan Pemilu.

“Saya sampaikan ke Pak Hashim dkk. DPT itu kewenangan penyelenggara pemilu. Kemendagri bukan penyelenggara Pemilu. Jadi bukan pada tempatnya ikut cawe-cawe menghapus DPT,” kata Zudan.

Hashim sebelumnya menyatakan keheranannya atas kinerja KPU dan Ditjen Dukcapil sebagai penyedia database kependudukan untuk DPT. BPN, kata Hashim, telah memberi tahu ada kejanggalan pada DPT sejak 15 Desember 2018.

“Sampai sekarang DPT itu belum beres dengan berbagai alasan, saya kira kalau pejabat negara tidak lakukan sesuai temuan masyarakat bisa jadi pidana,” tegasnya.