Jakarta, IDN Times - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih terus berlangsung. Memasuki Desember, saat waktu penutupan pendaftaran semakin dekat, sejumlah instansi masih sepi peminat.
Badan Kepegawaian Negara mencatat, dalam update terakhir pada Minggu (1/12), masih ada sepuluh instansi yang tidak ada peminat. Dua di antaranya merupakan lembaga kementerian yang sebenarnya cukup populer.
BKN mencatat ada dua kementerian yang peminatnya terbilang sedikit. Jika diurutkan dalam peringkat 10 besar yang sepi peminat, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menduduki peringkat ke-9.
Hingga hari ini, Senin (2/12), dari total 5.048.151 akun yang sudah dibuat dan 4.158.140
pelamar yang sudah submit pendaftaran CPNS, hanya ada 507 lamaran yang masuk ke Kemenpora.
Kementerian lain yang juga sepi peminat adalah Kementerian Riset dan Teknologi. Kementerian yang kini dipimpin oleh Bambang Brodjonegoro ini hanya mendapat 470 pelamar hingga saat ini.
Sejumlah pemerintah daerah kabupaten/kota juga menjadi instansi yang kurang digandrungi para pelamar CPNS. Peringkat pertama daerah yang paling sedikit peminatnya diduduki oleh Pemkab Labuhanbatu Selatan, dengan total pelamar 393. Selanjutnya disusul Pemkot
Bitung dengan 394 pelamar.
Peringkat ketiga diisi oleh Pemkab Bombana dengan total pelamar 428. Pemkab Maluku Barat Daya juga tak terlalu digandrungi dan baru menerima 470 lamaran dari pelamar CPNS. Nasib serupa dialami Pemkab Bone Bolango dengan 483 pelamar.
Instansi lain yang juga masih sepi pelamar adalah Setjen Komnas HAM dengan 455 pelamar, Sekretariat Jenderal MPR dengan 483 pelamar, dan Sekretariat Jenderal DPR dengan 563 pelamar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, sejumlah instansi masih membuka pendaftaran CPNS pada pekan pertama Desember ini. Penutupan pendaftaran CPNS memang dikembalikan kepada masing-masing instansi.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diketahui akan menutup
pendaftaran CPNS pada 5 Desember mendatang. Sedangkan instansi yang akan
terakhir menutup pendaftaran salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan pada 7
Desember mendatang.