Jakarta, IDN Times - Banjir yang melanda Jakarta pada awal Januari 2020 tak hanya menghanyutkan permukiman penduduk, tapi juga pusat perbelanjaan. Di antaranya Mal Taman Anggrek di Jakarta Barat.
Warga terdampak pun ramai-ramai menuntut ganti rugi ke Pemprov DKI Jakarta. Termasuk, para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo)
Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengklaim banjir yang merendam wilayah Jakarta pada 1 Januari 2020, membuat pengusaha merugi. Karena itu, mereka meminta ganti rugi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dilansir Antara, Sabtu (11/1), Ketua Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan mereka akan menyurati Pemprov DKI Jakarta, agar dapat membahas kompensasi kerugian akibat banjir.
Sejarawan Betawi JJ Rizal mengatakan mal-mal yang meminta ganti rugi pada Pemprov DKI Jakarta secara tak langsung membuka kartu mereka sendiri. Seperti lahan yang digunakan Mal Taman Anggrek, yang disebut-sebut dibangun di atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hutan Kota.
“Salah satu yang dijadikan contoh pengusaha mal Jakarta perlu mendapat kompensasi akibat banjir, adalah Mal Taman Anggrek. Tentu saja bakal seru jika direspons dengan membuka arsip rencana induk Jakarta 1965-1985,” tulis JJ Rizal dalam akun Facebooknya, Minggu (12/1).
"Lalu master plan Jakarta 1985-2005 yang dengan mudah akan memperlihatkan bahwa mal di simpang Tomang itu menempati lahan RTH Hutan Kota Tomang," lanjut dia.
Pernyataan JJ Rizal membuka 'luka lama' terkait RTH Hutan Kota yang kini berubah menjadi pusat perbelanjaan, yang dilengkapi apartemen pencakar langit.
Karena itu, JJ Rizal berharap, Mal Taman Anggrek dapat menjadi pencetus kasus pertama yang dapat buka-bukaan terkait RTH Kota Jakarta, yang kini berubah menjadi mal.
Dengan kata lain, Mal Taman Anggrek bisa membuka fakta siapa yang terlibat perizinan alih fungsi lahan dan perubahan tata ruang di Jakarta.
Soal kompensasi akibat banjir, Senin (13/1) lalu, Hippindo menyatakan mereka hanya meminta kompensasi berupa pengurangan pajak, bukan konteks meminta ganti rugi dampak banjir Jakarta.
"Salah (info tentang ganti rugi) perlu kami tegaskan bahwa Hippindo memohon waktu bertemu bapak Gubernur DKI Jakarta, guna menyampaikan beberapa hal terkait dengan banjir Jakarta," kata Budihardjo saat dihubungi IDN Times, Selasa (13/1).
Sebelum isu ini muncul pada 2017, santer terdengar kabar Mal Taman Anggrek dan satu mal lainnya menempati lahan milik negara serta dibangun di atas jalur hijau.
“Mal Taman Anggrek dan Plaza Senayan menempati lahan negara. Tapi sejak lama dibiarkan melanggar," ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Endah S Pardjoko kala itu, dilansir JPNN, 1 Maret 2017.
Gubernur DKI Jakarta kala itu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditantang membongkar mal yang berdiri di atas lahan negara. Hal ini bersinggungan dengan alasan Ahok yang ingin menggusur kawasan lokalisasi Kalijodo yang disebut berdiri di atas tanah negara. Isu ini ramai menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017.
Argumen yang menunjukkan bahwa benar memang Mal Taman Anggrek menempati lahan RTH terlontar dari cerita Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga, dalam wawancaranya dengan Republika pada 21 Februari 2016, yang menyatakan lahan yang ditempati mal seluas 360,000 meter persegi ini dahulunya adalah hutan kota Tomang dan kebun bibit Anggrek.
Terkait pernyataan JJ Rizal, Pemprov DKI Jakarta memberikan tanggapannya. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengaku akan melakukan penindakan, jika ada bangunan yang berdiri di atas lahan RTH.
“Kalau perizinan gak sesuai ya kita tegakkan saja. Gak sesuai RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) kita tegakkan saja,” kata Saefullah di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).
Pemprov DKI Jakarta akan melihat dasar terkait tata ruang, apakah memang sudah sesuai atau belum, baru kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan perizinan bangunan yang disebut-sebut berada di RTH.