Mahasiswa se-Jabodetabek dan Banten Demo di Depan Istana Negara Besok
Jakarta, IDN Times - Informasi Mahasiswa Jabodetabek dan Banten akan kembali menggelar aksi demonstrasi, beredar luas di media sosial. Aksi itu bertujuan untuk mendesak Presiden Joko 'Jokowi' Widodo agar mengeluarkan Perppu KPK.
Koordinator Media (Badan Eksekutif Mahasiswa) BEM Seluruh Indonesia (SI), Ghozi Basyir Amirulloh membenarkan rencana aksi tersebut. Aksi tersebut rencananya akan digelar di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Benar, beneran ada aksi," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (16/10).
1. Mahasiswa tetap turun meski polisi tak keluarkan STTP
Polda Metro Jaya sudah menyampaikan diskresi kepolisian yang tak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) soal adanya unjuk rasa. Menanggapi hal itu, Ghozi menegaskan, mahasiswa tetap akan turun dan menyuarakan pendapatnya.
"Kita mah di negara demokrasi ini tetap gelar aksi. Kan surat aksi itu kan pemberitahuan, bukan izin," kata Ghozi.
2. BEM SI tegaskan aksi mereka tidak akan ricuh
Ghozi kemudian mencontohkan, saat aksi akhir September 2019 lalu, Koordinator Lapangan (Korlap) dari Institut Teknologi Bandung (ITB) sudah mengatakan tidak menginginkan aksi yang mereka lakukan berakhir ricuh.
"Tidak ada revolusi. Kita tidak mau ada kata-kata itu ke Pemerintah. Kita tetap fokus tuntutannya itu.(Jadi) kenapa harus ricuh ?" Jelasnya.
"Makanya itu besok kita membuktikan, kemarin kan aksi di DPR juga damai kan. Makanya kita akan bukti kan lagi kalo aksi besok tidak akan ricuh. Kita tidak ada unsur-unsur segala macam atau menghentikan pelantikan," sambungnya.
Ghozi menambahkan, sebanyak 2.000 orang dari aliansi BEM SI Jabodetabek dan Banten yang akan turun aksi pada esok hari. Mereka kata Ghozi, bakal menjalankan aksi hingga pukul 18.00 WIB.
3. Polda Metro tidak akan menerbitkan surat izin unjuk rasa
Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono sebelumnya mengungkapkan, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono sudah menyampaikan diskresi kepolisian yang tak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) soal adanya unjuk rasa.
"Bahwa dari PMJ (Polda Metro Jaya) tidak akan menerbitkan STTP antara tanggal 15 sampai dengan 20 (September)," ungkap Argo.
