Ma'ruf Amin: Kementerian Harus Bekerja Sama, Bukan Sama-sama Bekerja

Menurut ulama berusia 76 tahun tersebut, langkah-langkah melawan radikalisme harus dilakukan secara menyeluruh dari akar masalahnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menurut Ma'ruf, bisa memulainya dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.

Sementara, Kementerian Agama bisa mengambil bagian dalam menjaga kerukunan beragama. "Moderasi beragama juga harus dikembangkan, itu menjadi bagian yang kita sasar. Agar masyarakat selalu toleran terhadap agama dan etnis lain," ujar Ma'ruf.

"Deradikalisasi harus mampu membantah pandangan-pandangan radikal, argumen tersebut harus dilemahkan," lanjutnya.

Tidak hanya berhenti di situ saja. Menurut Ma'ruf, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pun sudah turut ambil bagian dalam memerangi radikalisasi.

"Kemen PAN-RB juga melakukan seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil), agar memastikan pelamar bebas dari pengaruh radikalisme," Ma'ruf mengingatkan.

Untuk itu, dia menyebut pengangkatan pejabat selain melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BIN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga harus menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dalam uraian lanjutannya, Wakil Presiden mengingatkan prinsip penting dalam memerangi radikalisme, yakni untuk selalu menyerang ide bukan sekadar menghakimi orang yang memiliki pemikiran tersebut.

"Tugas kita ialah menghambat dan menghentikan pemikiran yang bisa memicu radikalisme—jadi bukan menghakimi pemikiran—terutama radikalisme yang mengarah ke terorisme," ujar Ma'ruf.