Lulung Imbau Kubu Jokowi dan Prabowo Tunggu Hasil Real Count KPU

Politikus yang mulai bergabung dengan PAN pada akhir 2018 itu tidak setuju dengan cara yang dilakukan kedua pasangan capres, yang mengklaim kemenangan. Harusnya peserta pemilu mengacu hasil real count atau penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 

“Ya makanya kita pastikan. Real count lah yang kita pasti kan,” kata Lulung kepada IDN Times, Sabtu (20/4).

Lulung menilai penggunaan quick count atau hitung cepat yang sering diyakini peserta pemilu memiliki pengaruh besar di masyarakat.

“Quick count itu (bisa) mengubah mindset orang, ya. Kalau yang 01, pasti percaya itu (hasil hitung cepat) kan. Kalau 02 gak, ini kontroversi terjadi,” ujar dia.

Lulung mengimbau kedua kubu pasangan capres-cawapres agar saling menahan diri, dan besabar menunggu hasil penghitungan suara dari KPU.

“Makanya, sudah lah. Semuanya cooling down, kita lihat hasil real count di KPU. Toh, kita sama-sama satu Bangsa, Tanah Air Indonesia. Iya kan? Gitu,” ujar dia.

Lulung mengapresiasi inisiatif pemerintah menghilangkan quick count atau hitung cepat tayang di stasiun televisi, setelah adanya imbauan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada Jumat (19/4) lalu.

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis mengatakan pihaknya mengimbau kepada lembaga penyiaran, agar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan pada masa perubahan penghitungan suara dari hitung cepat ke real count yang memerlukan waktu.  

“Bagus itu inisiatif pemerintah menghilangkan quick count di televisi itu, setelah diklaim sana sini. Kita juga harus punya inisiatif yang sama dengan menunggu real count KPU,” ujar Yuliandre.

Menurut Lulung pelanggaran pemilu harus ditindak sesuai peraturan yang berlaku. “Oh, kalau pelanggaran pemilu harus tepat dong dijalani, harus konsisten. Siapa pun yang melanggar, harus menjalani proses hukum sesuai peraturan pemilu,” kata dia.

Bahkan, dia menyinggung dugaan pelanggaran pemilu dari kubu Tim Kampanye Nasional (TKN), yang diduga melibatkan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Sebab, pada Jumat (19/4), Luhut memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) dengan agenda mengklarifikasi dugaan pelanggaran pemilu.

Dugaan pelanggaran tersebut berasal dari video yang menunjukkan Luhut diduga tengah memberikan uang kepada seorang kiai pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur pada awal April 2019.

Luhut diduga mengajak dan mengarahkan pada satu paslon Pilpres 2019, yang tak lain pasangan Jokowi-Ma’ruf. Dia juga membantah telah melakukan politik uang saat datang ke Bawaslu Jumat (19/4).

“Ya, kalau dia kan sah-sah saja kalau mereka (TKN 01) kan. Kalau kami (BPN 02) bagi-bagi kalender aja, itu dihukum sekarang,” kata dia.