Larang CPNS LGBT dan Cacat, Kejagung: Kita Ingin yang Normal

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mukri, mengungkapkan alasan pihaknya menyertakan syarat tersebut. Syarat tersebut dibuat, agar tidak ada CPNS yang sesuai kriteria tersebut di lingkungan Kejagung.

"Artinya, kita kan pengin yang normal-normal lah. Wajar-wajar saja. Kita tidak mau yang aneh-aneh supaya tidak ada yang......yaa gitulah," katanya di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/11).

Syarat tersebut juga menjadi sorotan publik, khususnya lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka menilai, syarat-syarat tersebut sebagai bentuk diskriminasi. Menanggapi hal itu, Mukri enggan berkomentar.

"Saya no comment-lah untuk itu ya," ujar Mukri.

Berdasarkan penelusuran IDN Times, Kejagung menyertakan beberapa poin khusus bagi para pelamarnya. Di antaranya tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, dan bukan LGBT.

Selain itu, para pelamar juga dilarang bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan mempunyai postur badan ideal dengan standar Body Mass Index (BMI) antara 18-25 dengan rumus berat badan dalam kilogram di bagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 sentimeter dan perempuan 155 sentimeter.

Untuk pelamar disibalitas Kejagung turut menyertakan aturan tersebut. Kemudian, penyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) harus memenuhi beberapa ketentuan.
a). Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
b). Mampu Melakukan tugas pengoperasian komputer, menggunakan
program aplikasi, dan membuat program;
c). Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi
roda;
d). Melampirkan Surat Keterangan dokter pemerintah yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dan derajat kedisabilitasan nya.