Jakarta, IDN Times - Bareskrim Mabes Polri menolak laporan politikus PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat perihal pernyataan Rocky Gerung soal Presiden Joko Widodo tidak paham Pancasila.
Sebelumnya Henry mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Rocky Gerung. Henry beralasan laporan tersebut dibuat atas nama pribadinya dan bukan mewakili kepentingan Jokowi.
Sebagai putra daerah asal Lampung, Henry mengaku tak terima atas pernyataan sang akademisi merangkap pengamat politik tersebut.
Alasannya, sekitar 60 persen masyarakat Lampung memilih Jokowi. Oleh sebab itu, para pendukung Jokowi asal Lampung merasa marah atas ucapan Rocky.
"Untuk kepentingan hukum dan kapasitas saya sebagai pribadi dan bangsa Indonesia. Saya putra daerah Lampung, saya mantan anggota DPR RI dari Lampung. Di Lampung 60 persen orang pilih Jokowi. Rakyat Lampung kecewa sedih pedih melihat Presidennya dicaci maki dikatakan tidak paham Pancasila, tidak mengerti Pancasila hanya hafal Pancasila," kata Henry di Bareskrim Polri, Senin (9/12).
Setelah menunggu selama kurang lebih 4,5 jam, Henry pulang dengan tangan hampa. Laporannya ditolak oleh pihak penyidik dengan alasan kurang persyaratan berupa surat kuasa.
"Saya keluar dari ruangan ini setelah menunggu selama 4,5 jam dengan rasa kecewa terhadap Polri melalui SPKT karena tidak ada kepastian. Awalnya mereka menanyakan mana kuasa dari Jokowi selaku pribadi maupun selaku presiden," kata dia.
Oleh sebab itu, Henry khawatir jika Rocky akan menjadi bulan-bulanan masyarakat Lampung. Terlebih, Henry menuding Rocky akan senang lantaran laporan yang ia buat ditolak oleh polisi.
"Saya khawatir Rocky Gerung dibacok sama orang Lampung. Karena apa? Dia pasti akan besar kepala dengan peristiwa ini, dia pasti akan besar kepala. Dan dia akan mengulangi ini lagi akan menghina Presiden. Kemarin dia bilang presiden tidak paham Pancasila, tidak mengerti Pancasila hanya hafal Pancasila. besok mau ngomong apa lagi? Serahkan saja ke dia," kata Henry.
Sebelumnya, Rocky Gerung menyebut presiden tidak mengerti Pancasila. Menurutnya, jika Presiden paham maka tidak akan melanggar sila-sila di Pancasila.
Pernyataan ini disampaikannya saat hadir di acara ILC TV One bertajuk "Maju Mundur Izin FPI" yang tayang pada Selasa (3/12) malam.
Rocky Gerung awalnya berbicara tentang ormas. Ia mengatakan bahwa ada banyak logika yang kacau disampaikan ke publik terkait polemik perpanjangan izin FPI ini.
"Kalau dia ormas, memang dia musti berbeda dengan pemerintah. Kalau ormas sama dengan pemerintah ya namanya orneg, organisasi negara," ucapnya
"Kita enggak tahu sebetulnya apa dalil pertama bernegara," lanjutnya.
Ia juga menyebut dirinya tidak Pancasila-is, tapi tidak anti-Pancasila. Karena menurutnya, tidak masuk akal Pancasila dijadikan ideologi negara.
"Negara itu barang abstrak, benda mati pula, yang berideologi itu orang individu dengan keyakinan hidup. Jadi negara yang berideologi itu dua kali ngaco. Saya terangkan ini dalam rangka pikiran, bukan politik," tuturnya.