Kubu Jokowi: Penahanan Ahmad Dhani Korban dari Ucapannya Sendiri

Tudingan kubu Prabowo bahwa penahanan Dhani sebagai bagian dari rezim  pemerintahan Jokowi, dibantah oleh Karding. Dia mengungkapkan, tuduhan tersebut tak beralasan dan menjurus ke penyesatan.

"Sebab vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Ahmad Dhani sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kewenangan itu tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk pemerintah," kata Karding dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/1).

Karding menilai, penahanan terhadap Dhani bukanlah bagian dari rezim, melainkan karena ucapannya sendiri yang terbukti menyebar kebencian. Hal itu disampaikan Karding lantaran Jokowi sendiri mengaku tidak pernah mengintervensi hukum.

"Sejumlah kasus hukum yang melibatkan lembaga negara di kementerian, tokoh-tokoh partai pendukung pemerintah, dan kepala daerah yang diusung partai pendukung pemerintah juga berjalan semestinya. Bukti intervensi tak dilakukan Pak Jokowi," lanjut Karding.

Menurutnya, proses penahanan Dhani memang harus dilakukan sesuai aturan hukum yang ada. Dan proses hukum tidak boleh ditunggangi kepentingan politik.

"Selama ini sidang Ahmad Dhani terbuka untuk umum. Ia juga tidak kehilangan haknya untuk menempuh langkah hukum lanjutan berupa banding. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan semestinya, tanpa ditunggangi isu politik," jelasnya.

Karding lalu menyampaikan bahwa dia juga ikut merasa prihatin dengan apa yang terjadi pada Dhani. Ia berpesan agar kasus Dhani bisa menjadi pelajaran untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, khususnya di media sosial.

"Di tahun politik ini marilah kita sama-sama menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Saling menghargai dan menghormati, mengkritik atas dasar argumentasi yang faktual, bukan sentimen ketidaksukaan semata," terang dia.