KPU Lapor Evaluasi Pemilu 2019 ke Jokowi, Ini 5 Masalah yang Disorot
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan hasil evaluasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11).
Selain komisioner KPU, hadir Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretatis Kabinet Pramono Anung.
Usai bertemu Jokowi, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan seluruh hasil evaluasi Pemilu 2019 telah dilaporkan kepada Jokowi, mulai dari meningkatnya jumlah caleg perempuan hingga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal.
1. Jumlah kandidat perempuan meningkat dari pemilu sebelumnya
Arief menuturkan, jumlah kandidat perempuan mengalami peningkatan pada Pemilu 2019. Tak hanya itu, jumlah yang terpilih juga meningkat dari pemilu sebelumnya.
"Jumlah kandidat perempuan dalam Pemilu 2019 mengalami kenaikan. Jadi bukan hanya kandidat perempuannya, tapi keterpilihannya juga mengalami kenaikan," kata Arief di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (11/11).
2. Petugas KPPS yang meninggal dunia mendapat santunan
Arief juga telah melaporkan petugas KPPS yang meninggal dunia. Data terakhir Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Mei 2019, terdapat 527 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 11.239 lainnya sakit. Karena itu, KPU memberikan santunan kepada petugas KPPS yang meninggal melalui ahli warisnya.
"Atas meninggalnya penyelenggara pemilu, KPU sudah membuat kebijakan untuk memberikan santunan kepada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia," ujar dia.
3. Durasi kampanye pemilu 2019 dinilai terlalu lama
Arief juga melaporkan perihal durasi kampanye Pemilu 2019 yang dinilai terlalu lama. Durasi kampanye yang berjalan sekitar tujuh bulan, dianggap mengakibatkan kejenuhan dunia politik.
"Bagi peserta pemilu karena durasi kampanye yang lama, jadi kami sampaikan kepada Bapak Presiden terkait durasi kampanye yang lama. Mungkin bisa menjadi bahan evaluasi dan revisi undang-undang," ucap dia.
4. Pemilih merasa bingung dengan pemilu serentak 2019
Terkait pemilih juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Arief mengatakan, pemilih merasa bingung dan repot dengan Pemilu serentak 2019. KPU pun menyerahkan kepada pembuat undang-undang untuk mengatasi masalah tersebut.
"Jadi keserentakan ini cukup merepotkan dan membingungkan bagi pemilih, terutama karena jumlah surat suara yang banyak dan jumlah kandidat yang harus dipilih dalam surat suara jumlah cukup banyak. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya desain keserentakannya seperti apa kepada pembuat undang-undang," papar dia.
5. Perlu antisipasi berita hoaks di media sosial
Isu lain yang dilaporkan KPU kepada Jokowi yakni mengenai hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Arief menuturkan, pemerintah perlu membuat antisipasi masalah ini.
"Terkait fenomena yang muncul di 2019, terkait penggunaan media sosial. Kami sering menyebutnya 'pemilu medsos', karena penyebaran hoaks, berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, dan lain-lain. Ini perlu antisipasi," kata Arief.
.png)
