KPK Temukan Duit Total Rp5,3 Miliar di Rumah Dinas Gubernur Kepri

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, usai dilakukan penghitungan oleh tim penyidik, jumlah duit yang ditemukan di rumah dinas Gubernur Nurdin terdiri dari Rp3,5 miliar, US$33.200 dan SGD$134.711. Apabila dirupiahkan, maka nilainya mencapai Rp1,8 miliar. Nah, bila ditotal maka duit tersebut secara keseluruhan mencapai nilai Rp5,3 miliar. 

"Uang itu ditemukan di kamar gubernur di rumah dinasnya," kata mantan aktivis antikorupsi itu pada Jumat malam. 

Febri memastikan KPK akan menangani secara rinci proses penanganan perkara tersebut. Maka, tak heran apabila ancaman hukuman yang akan dihadapi oleh mantan Bupati Karimun itu semakin berat, lantaran ia dikenai dua pasal yakni menerima suap dan gratifikasi. 

Febri turut menjelaskan duit-duit yang ditemukan di kamar di rumah dinas Gubernur Nurdin diduga kuat adalah gratifikasi. Duit itu ditemukan dalam berbagai jenis mata uang yakni Dollar Amerika, Dollar Singapura, Ringgit Malaysia, Riyal dan ratusan juta rupiah. 

"Itu artinya apa? Ada dugaan penerimaan-penerimaan dan sumber lainnya. Terkait dengan siapa saja sumber lain itu, tentu belum bisa disebut. Saat ini proses penyidikan masih terus berjalan," kata Febri. 

Namun, ia memastikan lantaran penerimaan itu disebut gratifikasi, maka duit-duit itu diterima oleh Nurdin terkait jabatannya sebagai gubernur. 

"Na, hubungan jabatan ini diduga salah satunya adalah terkait dengan proses perizinan di Kepulauan Riau tersebut," kata mantan aktivis antikorupsi itu. 

Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, KPK lagi-lagi harus menelan pil kekecewaan lantaran ia menerbitkan izin pembangunan tanpa memperhatikan dampaknya bagi lingkungan. Nurdin menerbitkan izin reklamasi di Tanjung Piayu, Batam atas pengajuan kontraktor bernama Abu Bakar. 

Abu rencananya hendak membangun resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektar usai area tersebut dilakukan reklamasi. 

"Padahal Tanjung Piayu, Batam, merupakan area yang diperuntukan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan ketika memberikan keterangan pers pada Kamis malam (11/7) di gedung Merah Putih.

Alih-alih menolaknya, Nurdin justru memerintahkan anak buahnya yakni Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Budi Hartono dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan untuk memproses agar izin yang diajukan Abu Bakar bisa disetujui. Namun, agar izin tersebut terbit tentu tidak gratis. Ia pun menyetor sejumlah uang. 

Dalam pemeriksaan awal, diketahui untuk menerbitkan izin pembangunan resort, Nurdin menerima dua kali suap. KPK menjelaskan duit yang diterima Nurdin diserahkan oleh kontraktor Abu Bakar dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan. 

"Pertama, yang bersangkutan menerima pada tanggal 30 Mei 2019 sebesar SGD$5.000 (setara Rp52 juta) dan Rp45 juta. Kedua, suap diserahkan pada tanggal 10 Juli 2019 senilai SGD$6.000 melalui Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Budi Hartono," ujar Basaria ketika memberikan keterangan pers pada Kamis malam. 

Usai diberikan suap pada (30/5) lalu, pada (31/5) izin prinsip reklamasi yang diajukan Abu Bakar untuk area seluas 10,2 hektar langsung diterbitkan. Sementara, duit-duit dari mata uang lainnya diduga adalah penerimaan gratifikasi. 

"Itu artinya, ada sumber penerimaan lainnya terkait dengan jabatan Gubernur," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah. 

Namun, ia enggan menjelaskan siapa pihak yang memberikan duit tersebut kepada Gubernur Nurdin. 

"Belum bisa disampaikan (siapa pemberinya). Yang pasti karena pasal yang dikenakan gratifikasi. tentu ini terkait hubungan jabatan. Hubungan jabatan ini salah satunya terkait dengan proses perizinan di Kepulauan Riau tersebut." kata Febri lagi.