KPK: Ada 6 Menteri Belum Lapor Harta Kekayaan Usai Dilantik Jokowi

Menurut Febri, kendati enam menteri itu belum melaporkan harta kekayaan bukan berarti mereka sudah melewati tenggat waktu. Batas waktu masih ada hingga Januari 2020 mendatang. 

"Kami tunggu pelaporan LHKPN-nya yang sama sekali belum melaporkan. Meskipun belum melewati tenggat waktu ya. Kalau dilihat dari proses kemarin batas waktunya sekitar 20 Januari 2020. Jadi, masih ada waktu akhir November, Desember termasuk Januari," kata Febri semalam. 

Komisi antirasuah, kata mantan aktivisi antikorupsi itu siap membantu enam menteri baru itu untuk dapat mengisi data harta kekayaan mereka. Walau begitu, sudah banyak menteri dan wakil menteri yang telah melaporkan LHKPN ke komisi antirasuah. 

"Sebagian sudah lapor LHKPN, sebagian lagi tidak perlu lapor lagi untuk tahun ini, tapi cukup di periode tahun depan," ujarnya lagi. 

Sebelumnya, Febri pernah menyebutkan komisi antirasuah akan mengirimkan surat khususnya kepada para menteri baru yang ditunjuk oleh Jokowi. Tujuannya, agar para menteri itu tidak lupa untuk melaporkan harta kekayaan mereka. Pelaporan harta kekayaan juga termasuk bagian dari pencegahan korupsi. 

"Nanti semuanya akan kami surati, persisnya kapan laporan kekayaan dalam waktu 3 bulan ini atau cukup melakukan update kekayaan menggunakan mekanisme pelaporan periodik yang bisa dilakukan pada 1 Januari 2020 sampai 31 Maret 2020," kata Febri pada (24/10) lalu. 

Sementara, berdasarkan aturan yang ada di KPK, institusi antirasuah itu bisa memberikan rekomendasi kepada atasan langsung tempat penyelenggara negara itu berdinas, apabila ditemukan fakta ia tidak melaporkan harta kekayaannya. Atau sudah pernah melapor, namun tidak dilakukan rutin setiap tahun. 

"Hal itu sesuai dengan Peraturan KPK nomor 07 tahun 2016," demikian pernyataan di situs resmi KPK. 

Hal lain yang disampaikan oleh Direktorat LHKPN KPK yakni agar dokumen harta kekayaan itu dijadikan sebagai perangkat dalam pengembangan sumber daya manusia di masing-masing instansi. 

"Antara lain menjadi persyaratan dalam seleksi terbuka jenjang  jabatan tertentu, persyaratan dalam mutasi, atau promosi, serta diberikan kemudahan lainnya kepada penyelenggara negara yang patuh dalam menyampaikan LHKPN. Sebaliknya apabila penyelenggara negara tersebut tidak patuh dalam penyampaian LHKPN maka dapat diberikan sanksi administratif yang berkaitan dengan pengelolaan SDM," demikian yang tertulis di situs resmi KPK dan dikutip pada (22/11).