Komnas HAM Temukan Ada Dugaan Pelanggaran Saat Polisi Amankan Demo DPR

Hairansyah memaparkan, dugaan pelanggaran pada aksi massa yang menolak pengesahan UU KPK dan RUU KUHP, terjadi usai penyampaian unjuk rasa dan pendapat.

Berbagai pelanggaran yang ditemukan mulai hak untuk hidup, hak anak, hak memperoleh keadilan, hak kesehatan, dan hak atas rasa aman.

"Kami menemukan dugaan pelanggaran protap kepolisian yakni dugaan kekerasan dan penggunaan upaya paksa, terbatasnya akses terhadap terduga pelaku, lambannya akses medis, serta terbatasnya akses bantuan hukum bagi yang ditangkap," paparnya.

Lebih lanjut, Hairansyah menerangkan, berdasarkan data dari Polda Metro Jaya, selama peristiwa demo tercatat 1.489 orang yang diamankan di Jakarta per 15 Oktober 2019. Dari jumlah tersebut, 1.109 dibebaskan, 380 berstatus tersangka, 218 ditangguhkan, dan 70 orang ditahan.

"Di Jakarta, tiga orang meninggal dan dua orang mahasiswa Kendari," imbuhnya.

Hairansyah mengungkapkan, beberapa kategori bentuk pelanggaran, pertama berkaitan dengan korban meninggal dunia. Di Jakarta, lanjut Hairansyah, ada tiga orang yakni Maulana Suryadi (24), Muhammad Akbar Alamsyah (19), kemudian Supriyadi (24)

"Di Kendari, Immawan Randy meninggal karena ada tembakan peluru di dada kiri pendarahan di bagian jantung, kemudian almarhum Yusuf Qardhawi ditemukan lubang satu centimeter di sisi kanan bagian kepala, kemudian Maulida Yulia Putri yang terluka karena ada tembakan di betis kaki sebelah kanan kemungkinannya karena peluru nyasar dari pihak keamanan, jelas ini melanggar hak untuk hidup," tegasnya.

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan pelanggaran Hak Anak dan Hak atas Kesehatan. Hairansyah mengungkapkan, tindakan polisi saat menemukan korban terluka harusnya mengedepankan perawatan sebelum diproses, tapi yang terjadi sebaliknya.

"Tidak dilakukan prosedur dengan baik berimbas pada keadaan korban, itu bisa menjadi penyebab kematian. Tapi tentu itu perlu pendalaman, sayangnya sebagian besar dari keluarga korban yang meninggal tidak mau dilakukan autopsi," katanya.

Saat proses pemeriksaan, anak-anak dan mahasiswa mengaku mendapatkan intimidasi dan kekerasan. Hal ini dinilai ada pelanggaran hak atas rasa aman.

"Pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan setelah adanya laporan dari kawan-kawan LBH dan Kontras serta lainnya, bahwa akses pendampingan tidak diberikan oleh pihak kepolisian," terang Hairansyah.