Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah tudingan Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD-PD), yang menyebut Komando Tugas Bersama (Kogasma) adalah organisasi ilegal. Hinca menegaskan tudingan tersebut tidak benar.
"Lembaga Kogasma itu sah dan menurut aturan itu baik," kata Hinca di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).
Hinca menjelaskan Kogasma dibentuk Demokrat pada Februari 2018. Saat itu, putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ditunjuk sebagai komandan Kogasma lantaran AHY sudah berstatus sebagai kader Demokrat.
Tujuannya, kata dia, lantaran sistem Pemilu 2019 kali ini serentak antara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg). Selain itu, menurut beberapa hasil survei, Demokrat kerap ditempatkan di kisaran angka 3-4 persen.
"Karena itu, DPP (Demokrat) mengambil sikap cepat untuk menambah kekuatan baru khusus kampanye," kata Hinca.
Belum lagi secara fisik, SBY saat itu harus menemani ibundanya Kristiani Herrawati (Ani Yudhoyono) yang dirawat selama empat bulan di Singapura.
Karena itu, Hinca mengklaim, adanya Kogasma terbukti berhasil mendongkrak suara Demokrat dari semula diprediksi hanya di angka 3-4 persen, menjadi 7,7 persen pada Pileg 2019.
"Jadi kalau ada yang bilang (Kogasma) itu ilegal, itu sama sekali salah, yang benar adalah ini bagian strategi kita untuk memenangkan. Faktanya kami dipercaya masyarakat 7,7 persen," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah orang yang tergabung ke dalam FKPD-PD mendesak agar Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Subur Sembiring juga mengkritik bahwa Kogasma adalah organisasi ilegal.
"Kogasma itu ilegal, tidak ada dalam AD/ART kepengurusan, saya kasih tahu itu. Ini blak-blakan saya sampaikan," ujar Subur, Selasa (2/7) lalu.
Gejolak internal Demokrat mencuat setelah Hengky Luntungan mendesak agar kongres besar untuk menentukan ketua umum baru digelar. Hengky yang menyatakan diri sebagai pendiri Demokrat mengatakan, desakan itu disuarakan setelah melihat hasil kepimpinan SBY sebagai ketua umum.
"DPP harus segera melaksanakan kongres dipercepat selambat-lambatnya September 2019, agar Partai Demokrat dapat diselamatkan untuk bisa besar kembali," ujar Hengky, saat menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (2/7).
Hengky bersama beberapa nama yang mengklaim sebagai pendiri partai berlambang Mercy biru itu, mengaku kecewa atas kepemimpinan SBY selama menjabat sebagai ketua umum. Menurut dia, banyak pelanggaran Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/RT) Partai Demokrat yang dilakukan SBY.