Koalisi Gemuk, Jokowi Harus Hati-Hati dalam Pembagian Kursi Menteri
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo untuk berhati-hati dalam menentukan kabinet barunya. Pasalnya, dengan kepastian bergabungnya Partai Gerindra, koalisi Jokowi kian gemuk. Direktur Eksekutif Charta Politik Yunarto Wijaya mengingatkan Wali Kota Solo itu harus berhati-hati dalam memilih menteri.
"Partai yang masuk koalisi jauh lebih besar. Dulu hanya 39 persen kekuatan, sekarang 67 persen tanpa Gerindra dan Demokrat. Bayangkan kalau keduanya masuk," kata Yunarto di Gedung DPR / MPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
1. Jokowi harus pastikan menterinya berkualitas, bukan sekadar karena tekanan politik
Yunarto mengatakan menetapkan menteri berkualitas menjadi tantangan Jokowi di tengah semakin menggemuknya koalisi yang ia miliki.
"Itu akan jadi tantangan pertama buat Jokowi bagaimana memastikan kualitas dari orang-orang tetap terjaga saat partai dan tekanannya lebih banyak dan besar," ujar Yunarto.
2. Jokowi harus konsisten dengan ucapannya
Kedua, Yunarto berhatap Jokowi juga konsisten dengan ucapannya yang pernah mengatakan hanya akan memasukkan 45 persen menteri yang berasal dari partai politik dan 55 persen dari profesional.
"Jadi silahkan Jokowi kompromi dengan partai lama ketika ada partai baru masuk (untuk menentukan orang partai yang menjadi menteri)," katanya.
Kalaupun ucapan itu tidak bisa ia penuhi, Yunarto berharap Jokowi bisa tetap bersikap tegas terhadap menteri dari partai koalisi dan mementingkan program kerja.
3. Jokowi jangan ragu untuk melakukan reshuffle jika dibutuhkan
Yunarto mengatakan mungkin akan sulit bagi Jokowi untuk mengabaikan koalisinya yang semakin besar. Sehingga, bisa saja menciptakan politik akomodatif yang mengakibatkan lebih banyak orang partai yang ditarik menjadi menteri.
Meski demikian, jika nantinya terbukti menteri yang berasal dari partai tidak bisa bekerja, dia berharap Jokowi bisa bertindak tegas dengan melakukan reshuffle.
"Dalam proses pencapaian target, lakukan ketegasan sikap dalam memberikan target. Tapi dalam proses penilaian atau reshuffle bisa dilakukan kapan pun ketika target tidak tercapai. Itu bisa jadi jalan tengah dan masyarakat bisa mengerti bahwa kompromi politik harus diakomodir tapi tanpa mengorbankan kualitas dari kabinet," jelas Yunarto.
.png)