KLHK Perbarui Data Karhutla di 7 Provinsi Indonesia

Tujuh provinsi yang masih menjadi fokus penanganan Karhutla yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Peningkatan luasan karhutla, terhitung dari bulan Agustus ke September 2019 telah mengejutkan banyak pihak.

"Ada kenaikan di sana sampai 160% dibanding bulan lalu, 328.724 ha," ujar Raffles.

Menurut Raffles, penyebab meluasnya kebakaran itu mayoritas akibat ulah manusia.

Kondisi hotspot di seluruh Indonesia pada bulan Oktober, puncaknya jatuh pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan total hotspot 482 titik. Kondisi hotspot seluruh Indonesia mencapai puncak pada bulan September 2019, sedangkan pada bulan Oktober sudah mengalami penurunan.

Hotspot memuncak di Riau pada tanggal 10 Oktober 2019. Namun, kondisi hotspot menunjukkan tren penurunan dibanding masa puncak.

Kondisi hotspot di Jambi, meningkat tajam pada bulan September 2019 dan pada Oktober 2019 telah mengalami penurunan. Jumlah hotspot memuncak pada 14 Oktober 2019 (159 titik). Namun, kondisi sudah mulai menurun, bahkan sempat tidak terpantau hotspot pada sejak kemarin.

Di Sumatera Selatan, jumlah hotspot naik pada tanggal 14 Oktober, tetapi pada tanggal 15 Oktober dan 16 Oktober menurun, hal ini disebabkan karena karhutla di perbatasan Jambi dan Sumsel.

Di Kalimantan Tengah, jumlah hotspot memuncak pada 9 Oktober sebanyak sebanyak 64 titik.

“Jadi, dibandingkan secara umum di 2019 ini ada kenaikan hotspot. Tentu jika hotspot-nya naik, pasti luas lahan kebakarannya juga naik,” kata Raffles.

“Kemarin ada hari tanpa hujan sampai 120 hari. Itu sangat kering. Air tidak ada begitupun terbakar, jadi sulit dipadamkan. Ada petugas, ada alatnya, tetapi tidak ada airnya. Itu yang menjadi problem utama. Kemudian di Sumsel juga begitu, Oktober masih tinggi (kebakaran), tetapi sudah ditangani,” tambahnya.

Dalam mengendalikan terjadinya karhutla, KLHK bersinergi bersama beberapa pihak. Bentuk kegiatannya meliputi, inventarisasi desa-desa rawan karhutla; meningkatkan livehood masyarakat desa, melalui diversifikasi usaha pertanian; mengembangkan komoditi alternatif bidang pertanian lain yang didorong dan dibantu dengan insentif dari pemerintah, seperti bidang perikanan dan peternakan; mengembangkan penerapan teknologi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan mekanisasi pertanian; serta perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan diharuskan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam pencegahan karhutla yang telah diatur regulasi, dan membantu masyarakat desa sekitar kawasannya untuk mengembangkan alternatif usaha perekonomian.

“Untuk upaya pengendalian, kita tidak hanya pemadaman, tetapi terus sosialisasi. Bagaimana untuk ke depan? Sesuai arahan Bapak Presiden, Jokowi, upaya penanganan kebakaran harus sampai pada upaya pencegahan. Program ini sudah kita lakukan sejak tahun 2016, di antaranya menggerakkan patroli terpadu, pelibatan kepala desa, dan pelibatan Polri/TNI. Sekarang 1.165 desa sudah kita lakukan terus. Ke depan, program ini akan kita lakukan terus. Kedua, kita harus mengubah programnya sekaligus meningkatkan penghasilan masyarakat juga,” jelas Raffles.

Sekadar informasi, sebagian besar hutan dan lahan terbakar akibat ulah perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas karhutla di Provinsi Kalimantan Barat.