Ketua KPK Ingatkan Pegawainya Dalam Bekerja Inklusif dan Imparsial

Salah satu pesan yang cukup kencang disampaikan oleh mantan Ketua LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) itu yakni agar ketika melakukan penindakan tidak menggunakan simbol agama apapun termasuk kopiah. Sebab, itu merupakan simbol pribadi dan terkesan tidak imparsial saat bekerja. 

"Bayangkan kalau kita menangkap orang dengan menggunakan kopiah haji, yang ditangkap dari agama lain gimana? Itu gak boleh. Iya kan? Jadi, kita harus menjaga independensi kita, imparsial kita," ujar Agus di hadapan para pegawainya. 

Namun, bukan berarti ia melarang para pegawai mengenakan simbol agama tersebut sepenuhnya. Simbol pribadi atau agama bisa dikenakan oleh para pegawai misalnya saat berangkat ke masjid. 

"Tapi, kalau Anda bekerja gak usah dipakai. Tapi, kalau ke masjid dipakai," tutur dia lagi. 

Selain itu, Agus juga mengingatkan tujuannya didirikan KPK yakni untuk memperkuat eksistensi NKRI. 

"Itu yang harus ditanamkan di benak kita masing-masing. Merawat Indonesia sebesar ini beratnya sungguh luar biasa, sangat kompleks, sangat kompetitif," ujar Agus seperti dikutip dari kantor berita Antara pada siang tadi. 

Ia mewanti-wanti apabila persatuan tidak terus dijaga maka bisa tercipta perpecahan seperti yang dialami oleh negara Yugoslavia. Akibat perbedaan sejarah, agama dan suku, tutur Agus, Yugoslavia pecah menjadi tujuh negara. 

"Hari ini tidak ada lagi Yugoslavia, jadi tujuh (negara)," kata dia lagi. 

Oleh sebab itu, menurut dia, Indonesia seharusnya berbahagia karena para pendiri bangsa ini sudah sepakat dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang maknya kendati berbeda suku, agama, dan ras, namun rakyatnya tetap memilih untuk bersatu. 

Ketua KPK Agus Rahardjo pada (4/11) lalu mengatakan akan mengatur cara berpakaian para pegawai di institusi tempat dia bekerja. Sebab, penting bagi aparat penegak hukum agar dipersepsikan imparsial dan independen. 

"Kemudian tidak distigma apa pun. Itu kan penting bagi penegak hukum," kata Agus pada waktu itu. 

Namun, saat IDN Times menanyakan apakah pengaturan berpakaian di kantor itu termasuk larangan mengenakan celana cingkrang, Agus menepis untuk menjelaskan lebih lanjut. Pada hari itu, KPK turut mengundang Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), Komjen (Pol) Suhardi Alius untuk memberikan penjelasan apa yang dimaksud radikalisme dan isu intoleransi. 

Suhardi memang mengatakan cara berpakaian seseorang tidak bisa menjadi alasan ia disebut radikal. Radikalisme, kata dia, bermula dari pemahaman terhadap suatu ideologi. 

Kendati begitu, Suhardi mendukung rencana Agus untuk membuat aturan mengenai cara berpakaian yang benar saat sedang bekerja. 

"Dan sebaiknya aturan itu ditaati. Kalau ada aktivitas di luar kedinasan ya tidak bisa dipakai, tapi di luar dinas silakan (atribut) itu digunakan. Tapi, yang terpenting para pegawai KPK memiliki pemahaman yang utuh mengenai radikalisme," katanya lagi.