Ketua DPD RI: Sudah Bukan Zamannya Suatu Daerah Antipengusaha
Jember, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Lanyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk terus mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Hal itu penting untuk menggerakkan perekonomian di tengah tren pelambatan ekonomi dunia.
”Sudah bukan zamannya daerah itu antipengusaha, memperlambat urusan bisnis. Dunia usaha itu penggerak ekonomi, jangan sampai dibuat susah. Kalau masih ada daerah yang tidak ramah pengusaha, tidak ramah investasi dan kemudahan berusaha, yang jadi korban adalah rakyatnya karena tidak bisa segera menikmati perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Lanyalla saat meresmikan Pabrik Cerutu Bin Cigar di Jember, Sabtu (23/11).
1. Presiden menargetkan Indonesia berada di peringkat 40 terkait Indeks Kemudahan Berbisnis
Lanyalla mengatakan, semua daerah di Indonesia harus mempunyai irama gerak yang serupa dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Tanah Air. Saat ini, berdasarkan laporan Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business Index) 2019 yang dikeluarkan Bank Dunia, peringkat Indonesia masih stagnan di level 73 dari 190 negara, turun tipis dari posisi 72 pada 2018.
Meski relatif stagnan, Lanyalla menyebut sudah ada lompatan luar biasa karena lima tahun lalu Indonesia masih berada pada peringkat 120.
“Tugas kita bersama menaikkan ease of doing business ini, kita kejar bareng-bareng naik ke peringkat 40 sesuai target Presiden Jokowi. Kita kejar ketertinggalan dengan Thailand, Malaysia, Singapura yang peringkatnya jauh lebih baik dibanding Indonesia,” ujarnya.
2. DPD secara konkret mendorong peningkatan kemudahan berusaha
DPD, sambung Lanyalla, berharap semua daerah punya peta jalan (road map) untuk meningkatkan kemudahan berusaha.
“Juga lakukan reformasi kelembagaan terkait perizinan, bikin mekanisme yang terintegrasi, misalnya, dengan Mal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan seluruh perizinan dalam satu tempat yang cepat,” imbuh senator asal Jawa Timur tersebut.
Lanyalla mengatakan, DPD secara konkret mendorong peningkatan kemudahan berusaha, antara lain melalui kerja sama DPD RI dengan Kadin Indonesia untuk membentuk satuan tugas alias task force bersama guna membantu menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif.
“Insyaallah kerja sama DPD RI dan Kadin akan kami tanda tangani di Rapimnas Kadin Indonesia di Bali pekan depan. Saya juga berharap para kepala daerah dan anggota DPRD, dari provinsi sampai kabupaten/kota, benar-benar memperhatikan dan mereduksi hambatan-hambatan bisnis di daerah masing-masing,” papar Lanyalla dalam forum yang juga diikuti ratusan pengusaha Jember dan sekitarnya itu.
3. Lanyalla mengapresiasi kiprah Bin Cigar yang terus berkarya menggerakkan ekonomi lokal
Sementara itu, Lanyalla mengapresiasi kiprah para pengusaha daerah seperti pemilik perusahaan cerutu Bin Cigar yang terus berkarya menggerakkan ekonomi lokal.
“Saya bangga dapat hadir dalam acara ini, bukan karena saya meresmikan, tetapi saya menjadi saksi adanya upaya serius dari anak bangsa untuk membangun ekonomi bangsanya untuk terlibat memberi kontribusi di sektor ekonomi bagi negeri ini,” ujarnya.
Menurut Lanyalla, Jember dan Indonesia wajib bangga karena produk cerutu Bin Cigar telah menembus pasar mancanegara.
“Sebuah kerja keras yang patut kita apresiasi dari Bin Cigar untuk ikut memperkuat neraca perdagangan kita. Bin Cigar menjadi salah satu penyumbang devisa ekspor di sektor nonmigas,” ujarnya.
“Kembali dalam konteks kemudahan berusaha, jika itu semakin mudah, akan banyak lahir pengusaha-pengusaha baru yang menggerakkan ekonomi lokal. Saat ini Indonesia masih kekurangan pengusaha karena jumlahnya masih di bawah 2 persen dari total populasi. Bandingkan dengan Singapura yang sudah 7 persen, Malaysia 5 persen, Jepang 10 persen. Ayo terus berbenah diri membikin iklim berbisnis makin mudah dan kondusif,” pungkas Ketua DPD RI.
