Kemnaker Gagas Skills Development Center Libatkan 3 Kementerian & Pemda

Yogyakarta, IDN Times — Pemerintah membuat program Pusat Pengembangan Keterampilan (Skills Development Center). Program ini untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

"Pemerintah ingin memastikan program peningkatan skill pekerja sampai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan arahan Presiden, program pemerintah tidak hanya sent, tapi deliver ke masyarakat," kata Plt Direktur Kelembagaan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Adi Nugroho, di sela-sela rapat koordinasi Skills Development Center di Yogyakarta, Kamis (7/11).

Program terpadu ini diinisiasi Kementerian Ketenagakerjaan dengan melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta pemerintah daerah.

Tujuannya adalah meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pelatihan dengan dunia usaha dan industri dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja di setiap daerah.

Sebagai piloting, pada 2019 program Skills Development Center dibentuk di 20 kabupaten/kota, yakni Aceh Tamiang (Aceh), Pakpak Bharat (Sumatera Utara), Kota Padang (Sumatera Barat), Kota Serang (Banten), Bandung Barat, Sumedang, Kota Bekasi (Jawa Barat), Kota Semarang, Surakarta, Karanganyar (Jawa Tengah), Kulon Progo (DI Yogyakarta), Kabupaten Malang (Jawa Timur), Lombok Timur (NTB), Makassar, Bantaeng (Sulawesi Selatan), Kendari (Sulawesi Tenggara), Samarinda (Kalimantan Timur), Ambon (Maluku), Ternate (Maluku Utara), Sorong (Papua Barat).

"Pelaksanaan program tersebut ada di bawah koordinasi kepala daerah setempat dengan melibatkan unsur Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Dinas Perindustrian serta unsur pelaku industri," jelas Adi.

Program Skills Development Center mengajak partisipasi pemerintah daerah dalam mencetak tenaga kerja terampil. Apalagi, Indonesia dihadapkan pada bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibanding usia tua.