Kejakgung Pertimbangkan Permintaan Mahfud MD untuk Bubarkan Tim TP4

Mukri mengatakan Kejagung hingga saat ini masih mempertimbangan pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang meminta TP4D dibubarkan. Keputusan akhirnya akan diambil usai digelar rapat kerja nasional (rakernas) Kejakgung pada 3-6 Desember 2019 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. 

"Nanti akan disimpulkan seperti apa tindak lanjut dan eksistensinya, dan polanya nanti," ujar Mukri.

Mahfud MD, pada Rabu (20/11) kemarin menemui Jaksa Agung, ST Burhanuddin. Usai bertemu, Mahfud meminta agar Burhanuddin membubarkan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) maupun daerah.

"Satu hal yang agak substansi tadi ada kesepakatan bahwa TP4P dan TP4D akan segera dibubarkan," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, TP4P maupun TP4D dibuat guna mendampingi para pemerintah daerah (Pemda) agar tidak terlibat dalam korupsi. Akan tetapi, TP4P malah digunakan oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan.

"Ketika seorang kepala daerah itu ingin membuat program pembangunan, lalu minta semacam persetujuan, sehingga seakan-akan sudah bersih," ujarnya.

"Tapi ternyata tidak bersih. Ada juga pemda yang ingin berlindung dari ketidakbenaran lalu seakan-akan sudah berkonsultasi dengan TP4," katanya lagi.

Kehadiran TP4, kata Mahfud, juga tak jarang dirusak oleh pejabat tinggi negara seperti bupati maupun jaksa.

"Sehingga, daripada mudarat, (tidak menguntungkan) TP4 ini segera dibubarkan dan itu tidak menyalahi hukum apa-apa. Karena dulu memang dasarnya, presiden minta agar kejaksaan memberikan pendampingan. Tapi, pendampingan itu kan tidak harus struktural dalam bentuk TP4 dan sebagainya," ujar Mahfud. 

Selain itu, Mahfud juga meminta Burhanuddin untuk mengembalikan kejaksaan pada fungsinya, khususnya untuk penindakan.

"Kalau untuk pencegahan sudah ada institusinya sendiri. Ada pengawasan melekat, ada pengawasan fungsional dan sebagainya. Itu yang pokok, tidak ada yang lebih," kata pria yang sempat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi itu.