Juru Bicara TNI Sebut Latihan Bela Negara untuk FPI adalah Blunder
Pada tanggal 5 hingga 6 Januari lalu Kodim Lebak, Banten, menggelar pelatihan Bela Negara untuk para anggota Front Pembela Islam (FPI). Sebagian besar masyarakat pun mengecam adanya pelatihan ini. Mayoritas meyakini tak ada kejelasan alasan mengapa pihak TNI memberikan pelatihan bergaya militer tersebut kepada FPI. Tak lama berselang, Komandan Distrik Militer (Dandim) 06/03 Lebak Letkol Czi Ubaidilah yang mengomando acara ini pun akhirnya dipecat. Dia dianggap menyalahi prosedur hierarkis atau struktur di lingkungan TNI.
Juru bicara TNI menegaskan pelatihan Bela Negara tersebut adalah sebuah blunder.
Hari Selasa (10/1) juru bicara TNI Mayor Jenderal Wuryanto memberi pernyataan kepada The Jakarta Post bahwa pelatihan yang diadakan di Banten itu adalah sebuah blunder atau kesalahan dan bukan merupakan kebijakan dari TNI sebagai sebuah institusi. Ia pun memberi peringatan kepada seluruh jajaran komando TNI di semua wilayah di Indonesia bahwa mereka dilarang memberikan pelatihan Bela Negara kepada FPI.
Dikutip dari Liputan 6, pada hari Senin (9/1) Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Muhammad Herindra menerangkan bahwa pihaknya bersedia memberi pelatihan Bela Negara kepada siapa saja rakyat Indonesia yang ingin turut serta menjaga NKRI.
Hanya saja, TNI menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap peserta, baik perorangan maupun LSM. Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa TNI hanya akan melatih orang dan LSM yang pro NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
Tak hanya prosedur, pelatihan terhadap FPI dianggap tidak tepat.
Pada awalnya, TNI hanya memperkaran prosedur yang dilakukan oleh Czi Ubaidilah karena tidak melapor kepada atasan. Belakangan, Ketua Setara Institute Hendardi pun mempertanyakan ketepatan secara politis dan etis dari pelatihan itu.
Menurutnya, aktivitas tersebut bisa menimbulkan keresahan dan kontroversi baru di masyarakat. Ini tak bisa dipisahkan dari sikap yang ditunjukkan ormas FPI di berbagai daerah yang jauh dari kata Bhinneka Tunggal Ika. Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Kepala Departemen Politik Irene Gayatri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Ia mempertanyakan mengapa TNI memfasilitasi ormas seperti FPI yang senang melakukan kekerasan dan merusak demokrasi di Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa program Bela Negara itu sendiri sudah problematis karena berpotensi digunakan untuk memobilisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan tugas perang.
Pemerintah mulai merumuskan aturan tentang Bela Negara.
Berdasarkan laporan keterangan Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Senin kemarin (9/1), pemerintah saat ini sedang merumuskan aturan mengenai Bela Negara. Ia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo ingin Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) untuk secara khusus mengurus program tersebut. Sebelumnya, aturan Bela Negara memang tumpang tindih di mana ada bagian yang diatur Lembaga Pertahanan Nasional, tapi ada juga yang di bawah kendali Wantanas.
.png)