Jakarta, IDN Times – Jelang debat ketiga antara calon wakil presiden, kedua kubu, baik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, sama-sama menyoroti masalah industri tembakau dan rokok.
Dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3), anggota TKN, Hasbullah Thabrany, dan anggota BPN, Hermawan Syahputra, memberikan pandangan mereka terhadap masalah ini. Apa jawaban mereka dan solusi apa yang ditawarkan?
Hasbullah mengatakan kini pemerintah tengah bekerja untuk langkah pencegahan dengan cara memberikan peringatan akan bahaya rokok. Cara lainnya adalah dengan memperluas daerah bebas asap rokok. “Itu masuk bagian preventif dan represif yang sudah jadi keharusan untuk kita kendalikan,” katanya.
Tidak hanya mencegah dan memperluas wilayah larangan merokok, Hasbullah menyatakan Jokowi-Ma’ruf akan menaikkan harga rokok dengan menaikkan cukai rokok. Ia mengatakan telah melakukan kajian dan membuat draf RUU perubahan cukai rokok saat ia berkuliah dulu.
“Kalau kita lihat pengalaman di seluruh dunia, cukai di Indonesia masih terlalu rendah. Di Singapura,, cukai rokok itu 90 persen dari harga, di Muangthai 84 persen dari harga rokok. Ini pasti akan naik. Industri juga tahu akan naik. Belum kita perhitungkan berapa persennya. Tapi targetnya di atas yang sekarang, di atas 57 persen,” jelas Hasbullah.
“Tetapi untuk melalui cukai, bukan hanya masalah kesehatan tapi juga urusan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian karena lebih kompleks,”imbuhnya.
Melalui langkah ini, ia yakin petani tidak akan jadi korban dan justru akan memberdayakan petani tembakau.
"Soal rokok, memang harus dinaikkan harganya. Saya sendiri sudah melakukan kajian dan bahkan sudah membuat draf RUU perubahan cukai rokok. Sudah ada naskah akademisnya, sebab ini tatanan besar kita bahwa Indonesia menjadi tumpuan akhir industri rokok di dunia. Saya punya konsep cukai dinaikkan 10 persen, itu digunakan untuk memberdayakan petani, melatih petani atau untuk beralih tanam yang lain. Pekerja di industri rokok kita berikan pelatihan,” jelas Hasbullah.
Berbeda dengan kubu Prabowo-Sandi, Hermawan menyebut masalah rokok ini harus dilihat masalah utama atau hulunya, yakni kehidupan petani. Ia menyebut petani tembakau harus diberikan alternatif mata pencaharian lain. “Pertanyaannya, bagaimana nasib petani tembakau? Kalau manusia tidak disentuh sebagai hulu persoalan maka jangan pernah harap ini bisa dikendalikan,” ucap Herman.
Tim Prabowo menyebut adanya potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.000 triliun lebih sejak 2015 hingga 2018. Menggunakan dana tersebut, Hermawan menyebut bisa digunakan untuk memberikan ruang kerja alternatif bagi petani tembakau. “Prabowo-Sandi selalu bilang kita punya kebocoran lebih Rp1.000 triliun tiap tahun. Kalau bisa ditangani, tidak sulit memberikan ruang kerja dan aspek mata pencaharian alternatif,” kata Hermawan.