Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta para menteri Kabinet Kerja untuk tidak membuat keputusan hingga Oktober nanti. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Luhut mengatakan bahwa arahan Jokowi itu disampaikan saat sidang kabinet paripurna yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (5/8). Lalu, apa alasan para menteri dilarang membuat kebijakan hingga Oktober?
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membenarkan adanya arahan tersebut dari Jokowi. Moeldoko melanjutkan, para menteri memang diminta untuk mengeluarkan kebijakan strategis hingga Oktober mendatang.
"Para menteri diimbau untuk, diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu. Dua hal itu," kata Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).
Alasannya, ujar Moeldoko, lantaran periode kini hingga Oktober adalah saat-saat kritis. Jabatan menteri Kabinet Kerja Jilid I akan berakhir hingga saat itu. Lanjut atau tidaknya para menteri di posisinya, akan ditentukan Presiden kemudian.
"Ya ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya," terang dia.
Selain membuat kebijakan strategis, jelas Moeldoko, para menteri juga tidak boleh mengganti jabatan-jabatan pada posisi tertentu seperti level dirjen dan jajarannya.
"Tapi perintah besarnya begitu, dan bukan hanya kepada Bu Rini (Soemarno), tapi kepada semuanya. Semua menteri tidak boleh lagi mengganti pada level tertentu, bisa direktur," ungkapnya.
Sebelumnya, isu pergantian pimpinan di PT PLN santer dibicarakan pascaperistiwa padamnya listrik di Jabodetabek dan sebagian Pulau Jawa. Sejumlah pihak mendoronh Menteri BUMN Rini Soemarno mengganti jajaran di PLN.
Berkaitan dengan larangan tersebut, Menkominfo Rudiantara juga mengamini. Ia mengatakan, semua menteri tidak boleh mengambil kebijakan strategis kecuali dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Jokowi.
"Hal yang strategis diminta untuk tidak dilakukan. Kalau pun mau dilakukan, dikonsultasikan sama Presiden. Itu aja," jelas Rudiantara di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).
Menanggapi arahan Jokowi itu, Rudiantara mengatakan hal itu ialah hal yang wajar. Menurutnya, hal itu malah justru bisa memberikan ruang kepada menteri kabinet yang baru di periode kedua Jokowi.
"Justru saya melihatnya kepada anggota kabinet yang baru harus diberikan karpet merah, harus dipersiapkan. Tapi kalau keputusan strategis memang bagaimana pun ada di keputusan Presiden," terang dia.