Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo bersyukur dalam tiga tahun berturut-turut pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 LKBUN Tahun 2018. Dari hasil tersebut, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan pemerintah Pusat Tahun 2018.
Jokowi mengungkapkan rasa syukurnya karena selama 3 tahun berturut-turut pemerintah pusat mendapatkan opini WTP. Menurutnya, dengan adanya hal itu membuktikan pemerintah bertanggun jawab afas APBN.
"Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kehadiran Allah SWT untuk 3 tahun berturut-turut sejak 2016, pemerintah pusat mendapatkan opini WTP dari BPK, dan juga untuk LKPP 2018 ini," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/5).
"Ini berarti pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2018 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan secara standar akuntansi pemerintahan," lanjutnya.
Jokowi menyampaikan, dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terdapat peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP. Jokowi memastikan bahwa sudah 95 persen kementerian dan lembaga telah menerima opini WTP dari BPK.
"Tahun 2016, 74 (kementerian dan lembaga). Tahun 2017, 80. Tahun 2018, 82. Artinya ini sudah mencapai 95 persen dari jumlah KL yang ada," ungkap Jokowi.
Meski ada peningkatan pada WTP, namun masih ada lembaga yang belum mendapatkan opini WTP, melainkan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Di tahun 2016, ada 8 kementerian dan lembaga yang mendapat opini WDP. Tahun 2017, ada 6. Sementara, tahun 2018 masih tersisa 4 kementerian dan lembaga.
"Ini biasanya saya sebutkan yang dapat WDP. Pertama, KPU. Kedua, Kemenpora. Ketiga, Kementerian PUPR. Dan keempat, KPK," ucap Jokowi.
Sementara, masih terdapat satu lembaga yang mendapatkan predikat Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Di tahun 2016, terdapat 6 kementerian dan lembaga. Pada tahun 2017, terdapat dua kementerian dan lembaga. Dan di tahun 2018, tersis satu lembaga.
"Dan hanya 1 di tahun 2018 yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Tadi yang sudah badan deg-degan, Bakamla. Ini hati-hati tahun depan agar baik yang WDP maupun yang TMP agar diperhatikan betul, agar nanti yang disclaimer TMP itu sudah gak ada. Yang WDP syukur-sykur kalau sudah gak ada," ucap Jokowi.
Terkait hasil dari BPK tersebut, Jokowi pun meminta agar segera dilakukan koordinasi dan terobosan untuk menyelesaikan beberapa temuan BPK. Seperti belanja modal, belanja barang, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, dan aset yang tak terwujud. Hal itu diungkapkan Jokowi agar tahun depan semakin banyak kementerian dan lembaga yang mendapatkan WTP.
"Saya tak akan bosan mengingatkan, supaya kita semuanya membenahi, benar-benar menjaga, benar-benar memaksimalkan pengelolaan keuangan rakyat," kata Jokowi.
"Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita pada negara dan pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat bahwa yang namanya uang negara dan uang rakyat harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat," katanya lagi.
Lalu ia pun mengucapkan terima kasih kepada BPK atas penghargaan dan kerja keras seluruh jajaran BPK yang bekerja siang malam, sehingga hasil pemeriksaan laporan keuangan Pempus tahun 2018 dan IHSP Semester II tahun 2018 bisa diterima dengan baik.
"Beberapa rekomendasi yang disampaikan BPK tadi kepada pemerintah untuk perbaikan, pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang akan kita pemerintah segera ditindaklanjuti," tutur dia.