Jakarta, IDN Times - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah akan segera membantuk badan otorita pemindahan ibu kota. Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga akan langsung memilih kepala badan tersebut.
"Badan otorita mungkin paling gak bulan depan (dibentuk)," kata Suharso di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (18/11).
Terkait siapakah yang akan memimpin badan otorita tersebut, Suharso belum mau membocorkannya. Saat ditanya apakah kepala badan otorita akan langsung ditunjuk Jokowi, Suharso hanya menjawab akan dibicarakan lagi.
"Nanti itu dibicarakan," ucap Ketua Umum PPP itu.
Suharso juga menerangkan bahwa pembentukan badan otorita tidak harus melalui undang-undang (UU), melainkan melalui peraturan presiden (perpres). Nantinya, badan otorita akan menangani persiapan pemindahan ibu kota secara spesifik.
"Kita akan membentuk badan otorita untuk persiapan, untuk pembangunan, termasuk pemindahan, dan tentu di sana bukan hanya secara fisik menghadirkan sebuah kota baru yang bernuansa hutan, alam, smart city, tapi juga smart government, smart office, dan mungkin cara-cara bekerjanya akan berbeda," jelasnya.
Suharso mengatakan timeline pembangunan ibu kota tidak berubah. Pembangunan rencananya dilakukan pada 2021 dan ditargetkan selesai pada 2024. "Insya Allah groundbreaking mungkin 2020 akhir atau 2021, 2023 sudah dikunci semua," ucap Suharso.
Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menetapkan Kabupaten Penajam dan Kutai Kartanegara sebagai ibu kota baru pengganti DKI Jakarta. Salah satu alasan lokasi ini dipilih menjadi ibu kota karena lokasinya strategis dan lahannya telah dikuasai pemerintah.
"Pemerintah telah mengajukan kajian mendalam dalam tiga tahun terakhir, hasil kajian tersebut menyimpulkan lokasi ibu kota baru paling ideal adalah di Penajam dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8).