Jaga Kelestarian Hutan, Penyuluh Kehutanan Berperan Penting

Uu menyatakan, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar tengah mengkaji regulasi terkait penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Hal itu dilakukan guna menyelesaikan masalah sumber daya manusia (SDM) sebab saat ini hanya ada 248 penyuluh kehutanan di Jabar.

“Solusinya dengan PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat). Ini sedang diproses legalitasnya. Kalau legalitasnya sudah selesai kemudian anggarannya sudah disediakan, baru ada pengangkatan bagi mereka penyuluh mandiri yang ada di Jawa Barat,” katanya.

Uu juga mengatakan bahwa kehadiran mereka (penyuluh kehutanan) sangat dibutuhkan. Semakin banyak penyuluh, semakin cepat apa yang diharapkan tentang fungsi hutan yang ada di Jawa Barat.

Selain itu, menurut Uu, Pemdaprov Jabar sudah menggagas program reboisasi untuk kawasan hutan yang gundul. Dalam waktu dekat, kata dia, Pemdaprov Jabar akan melakukan penanaman pohon berbuah di Kabupaten Sumedang. 

“Pemda Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan balai-balai benih, termasuk dengan masyarakat, membuat gerakan (penanaman pohon). Jadi, program tentang reboisasi, penanaman pohon berbuah, dan yang lainnya sedang kita galakkan,” katanya.

Fungsi penyuluh kehutanan yang tergolong strategis itu akan berdampak langsung pada kelestarian hutan. Apalagi, total luas kawasan hutan di Jabar mencapai 816.603 hektare atau 22,01% dari total luas wilayah Jabar. Data tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 195/KPTS-II/2003.

“Saya harap kepada masyarakat Jabar menjaga hutan dengan baik untuk kelestarian hidup kita. Lebih baik mewariskan mata air kepada masyarakat daripada mewariskan air mata. Maka itu, jaga lingkungan hidup untuk kebaikan dan kehidupan anak cucu kita,” pungkas Uu.