Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi persoalan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merasa tak dilibatkan dalam revisi Undang-Undang (UU) KPK yang hari ini telah disahkan oleh DPR RI.
Menurut Moeldoko, jangan sepenuhnya hal itu disalahkan kepada pemerintah, sebab revisi UU KPK tersebut adalah inisiatif dari DPR, bukan pemerintah.
Moeldoko mengatakan, dialog harusnya dilakukan sejak awal, karena yang menginisiasi revisi UU KPK adalah DPR. Jadi, KPK tidak hanya harus melakukan dialog dengan pemerintah saja.
"Dialog itu justru diawali pada saat penyusunan, jangan daftar inventaris masalah (DIM) itu sudah diterima pemerintah, itu ada periodisasi, segera dilakukan pemerintah untuk merespon itu," kata Moeldoko di Gedung KSP, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).
Moeldoko mengatakan harusnya sejak awal KPK yang datang ke DPR untuk melakukan dialog bersama.
"Jadi sesungguhnya ada awal-awal itu ada inisiasi DPR untuk melakukan revisi KPK, disitu seharusnya seluruh jajaran KPK datang ke DPR. Sehingga proses awal itu berjalan," ucap dia.
Menurut Moeldoko, tugas pemerintah hanya merespons DIM yang diberikan oleh DPR RI. Kemudian dia pun meminta publik untuk melihat akhirnya bahwa permasalahan bisa diselesaikan bersama-sama.
"Jadi intinya begini, bahwa Presiden diperlukan untuk segera merespons DIM itu. Tapi endingnya yang paling penting adalah semua persoalan itu bisa diselesaikan secara bersama-sama, politiknya," terang Moeldoko.
Terkait rencana pertemuan Jokowi dengan jajaran pimpinan KPK, Moeldoko menyampaikan bahwa pintunya terbuka dengan lebar. Ia menambahkan, Jokowi selalu membuka peluang pertemuan dengan siapa saja.
"Presiden itu setiap saat menerima tamu dari segala penjuru, oke oke aja, gak ada masalah. Apalagi dari KPK. Jadi pada dasarnya Presiden tidak ada batasan terhadap siapa yang diterima," jelas mantan Panglima TNI tersebut.