Jakarta, IDN Times - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak penyelenggaraan balap Formula E di Jakarta yang akan digelar 2020 mendatang. Setidaknya ada lima alasan kenapa PSI menolak Formula E.
Lima alasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12).
PSI menilai ajang Formula E tidak ada dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD).
Bahkan, nilai Penyertaan Modal Daerah (PMD) Formula E lebih besar ketimbang LRT. "Padahal LRT merupakan Program Strategis Nasional," ujarnya.
Anthony menuding perencanaan anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) balap Formula E di Ibu Kota tidak cermat. Sebab, biaya komitmen dibayarkan Dinas Pemuda dan Olahraga namun pelaksanaannya dilakukan oleh PT JakPro selaku BUMD.
"Apa yang menjadi dasar perikatan kontraktual pembayaran biaya komitmen oleh Dinas Pemuda dan Olahraga?" Ujar Anthony.
Fraksi PSI menganggap penganggaran PMD untuk ajang balap Formula E tidak efisien lantaran kegiatan ini menggerus modal yang disetorkan pada PT JakPro selaku penyelenggara.
"Dari Proposal yang diberikan JakPro, kegiatan Formula E mengalami kerugian finansial sebesar Rp296 miliar pada tahun pertama. Selama lima tahun, total kerugian finansial yang didapat JakPro sebesar Rp696 miliar," jelas Anthony.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa penyelenggaraan ajang balap Formula E di Ibu Kota sebagai salah satu upaya mendongkrak penggunaan mobil listrik. Anthony menilai bahwa tidak ada riset dan bukti yang bisa menjelaskan korelasi penyelenggaraan balap Formula E dengan meningkatnya penggunaan mobil listrik.
Ia mencontohkan fenomena di Norwegia. Negara di Semenanjung Skandinavia itu tak pernah menyelenggarakan Formula D tapi penggunaan kendaraan listriknya paling banyak di dunia dengan jumlah 56 mobil per seribu penduduk.
"Cara Norwegia mendorong penggunaan mobil listrik adalah dengan membangun infrastruktur pengisian daya secara masif dan memberi berbagai insentif," jelasnya.
Anthony memaparkan bahwa dengan total anggaran penyelenggaraan Formula E lebih dari Rp1,2 triliun bisa dialokasikan untuk membangun 915 unit pengisian daya fast charging berkapasitas 150 kilowatt atau 1850 unit berkapasitas 50 kilowatt.
Terakhir, Anthony mengklaim bahwa tidak ada riset dan bukti empiris yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ajang balap Formula E bisa meningkatkan perekonomian lokal.
Ia mencontohkan yang terjadi di Montreal, Kanada. Kota terbesar kedua di Kanada itu pertama kali menyelenggarakan Formula E pada 2017 menggunakan anggaran pemerintah namun pedagang dan pemerintah kota banyak merugi.
"Hasil survei menunjukkan bahwa 70 persen pedagang justru mengalami kerugian dan hanya 1,4 persen yang untung," jelasnya.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb