Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Implementasi Dana Desa, DPD RI dan Kemenkeu Sepakat Akan Bersinergi

Ezri Suro
IDN Times/Ezri TS
IDN Times/Ezri TS

Jakarta, IDN Times - Komite IV DPD RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepakat bersinergi dalam implementasi kebijakan Dana Desa. Rapat kerja antara Komite IV DPD RI dan Kemenkeu menghasilkan kesimpulan tersebut, di Ruang Rapat PPUU, Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (14/20).

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, mengungkapkan bahwa Kemenkeu mendukung Komite IV DPD RI dalam fungsi pengawasan terhadap implementasi program kebijakan transfer ke daerah dan Dana Desa. Senator asal Maluku itu juga menjelaskan bahwa Komite IV DPD RI mendorong Kemenkeu untuk meningkatkan pemahaman kepala desa tentang pengelolaan Dana Desa.

“Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi di daerah sesuai program yang ada,” ujar Novita.

1. Sosialisasi Dana Desa akan dilakukan berbeda dari tahun sebelumnya

IDN Times/DPD RI

Ke depannya, Kemenkeu akan menyosialisasikan program kebijakan transfer ke daerah dan Dana Desa dalam bentuk berbeda dengan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengatakan bahwa Kemenkeu tidak lagi menggelar sosialisasi dengan mengumpulkan kepala daerah.

"Namun, Kemenkeu akan menemui petugas pendamping pelaksana yang benar-benar menangani permasalahan Dana Desa,” ungkap Dirjen Astera.

2. Dana Desa menjadi salah satu fokus DPD ke depan

IDN Times/Ezri TS

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, menyatakan bahwa prioritas DPD RI ke depan ialah fokus ke daerah. “Salah satunya adalah tentang dana desa,” tutur Sultan.

Anggota Komite IV yang merupakan senator asal Sumatera Barat, Alirman Sori, mengungkapkan, kasus dana desa di Indonesia hampir sama. “Perbedaannya hanya pada intensitasnya,” kata Alirman.

3. Ada beberapa perubahan implementasi kebijakan transfer ke daerah dan Dana Desa

IDN Times/DPD RI

Saat rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa ada beberapa perubahan implementasi kebijakan transfer ke daerah dan Dana Desa. “Saat ini arah kebijakan transfer ke daerah dan Dana Desa ditujukan bagi perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi, dan mendorong belanja produktif,” kata Menkeu.

Dirjen Astera mengatakan bahwa penyaluran Dana Desa ke depan menggunakan metode 40-40-20 untuk mendukung hal tersebut. “Aturan baru penyaluran seperti disalurkan langsung ke desa. Dengan adanya surat kuasa kepada kami untuk menyalurkan langsung kepada kepala desa,” tutur Dirjen Astera.

Topics
Dana DesaDPD

Editorial Team

EditorEzri Suro

Tonton lebih seru di