ICW: Biaya Mahal Pilkada Akibat Jual Beli Pencalonan dan Politik Uang

Dengan adanya polemik tersebut, Kurnia memberikan usulan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk lakukan gebrakan reformasi pada partai politik (parpol) dibandingkan mengubah format pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model Pilkada," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana seperti dikutip dari kantor berita Antara di Jakarta, Selasa (19/11).

Sebenarnya, kata Kurnia, inisiatif pembenahan partai secara kolektif sudah sering didorong oleh KPK dan masyarakat sipil. Tetapi, sejauh ini Kurnia tidak melihat ada respons atau tindak lanjut dari pemerintah.

"Namun sejauh ini, belum ada respons konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai konsep pembenahan partai agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel," katanya.

Kurnia menyetujui pemaparan Tito terkait evaluasi Pilkada. Menurutnya, evaluasi memang merupakan langkah penting untuk memetakan persoalan penyelenggaraan demokrasi lokal agar menjadi lebih berkualitas dari sisi penyelenggara, peserta hingga pemilih.

"Namun wacana pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung merupakan kesimpulan prematur," ujarnya.