Ibu Kota Baru di Kaltim, Wakapolri Pastikan Mabes Polri Pindah

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, berdasarkan data keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dari 34 kepolisian daerah (Polda), Polda Kaltim termasuk dalam kategori 10 Polda teraman di Tanah Air.

"Artinya bahwa Kalimantan Timur itu memang dari sudut pandang sisi keamanan, sudah layak sebagai ibu kota," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/8) kemarin.

Menurut Dedi, angka kejahatan di Kaltim termasuk rendah. Ia mencontohkan, kasus ancaman terorisme di Kaltim sebenarnya memang ada, namun ancaman itu tidak begitu besar.

"(Ancaman terorisme) tidak sebesar di Kalimantan Barat, kemudian di Jawa, dan beberapa wilayah Sumatera," kata dia.

Kendati, ada bentuk kejahatan yang paling menonjol di Kaltim, yakni kejahatan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam (SDA). Namun kejahatan-kejahatan seperti itu masih bisa diatasi.

"Sumber daya alam (misalnya) tambang. Yang paling dominan ya tambang batu bara di sana," ujar dia.

Jokowi menyebutkan lima alasan pemindahan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pertama, lantaran Kalimantan Timur minim dari bencana, mulai dari banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.

"Kedua, lokasi yang strategis di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8).

Alasan keempat, karena Kalimantan Timur memiliki infrastruktur yang lengkap. Terakhir, wilayah tersebut tersedia lahan yang luas milik pemerintah, yakni seluas 180.000 hektare.

Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan alasan pemerintah melakukan pemindahan Ibu Kota Negara secara cepat. Menurut dia, Jakarta tidak bisa terus menerus menanggung beban.

"Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas dan parah serta polusi dan air yang harus ditangani," katanya.

Soal pendanaan, Presiden Jokowi mengatakan pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana Rp466 triliun. Dari total dana tersebut, 19 persen diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Perlu kami sampaikan bahwa kebutuhan ibu kota baru Rp466 triliun, nantinya 19 persen dari APBN. Itu pun berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di DKI Jakarta, sisa nya dari KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan ibu kota baru tidak akan mengganggu APBN.

Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan, dalam lima tahun ke depan, kebutuhan investasinya mencapai Rp500 triliun. Dari jumlah itu, peran pembiayaan dari APBN sangat kecil jumlahnya.

"Di mana APBN perannya itu adalah sekitar Rp93 triliun," ujar Bambang.