Jakarta, IDN Times - Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, mengatakan instansi pemerintah yang memperoleh opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) tidak berarti telah melakukan pengelolaan APBN dengan benar.
“WTP itu orientasinya adalah kepatuhan dan ketaatan. Penggunaannya bukan berarti untuk kemakmuran rakyat,” kata Harry saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) anggota BPK di DPD, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).
Harry mengatakan kesadaran instansi negara untuk memperoleh WTP terus meningkat setiap tahun. Ia menyebutkan, saat masih bertugas di Badan Anggaran DPR, dari 542 pemerintah daerah hanya 3 persen yang memperoleh WTP. Dari catatannya, tahun ini peraih WTP sudah meningkat hingga 76 persen.
“Di pemerintah pusat dan kementerian, tahun 2009 itu hanya 56 persen, sekarang sudah 95 persen. Nanti semuanya akan meraih WTP,” ujar lelaki yang juga menjabat sebagai anggota BPK periode 2014-2019.
Harry mengatakan dirinya pernah bertemu Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terobsesi mengejar WTP. Sebab ada yang jauh lebih penting dari itu, yakni mengalokasikan setiap rupiah demi kesejahteraan rakyat.
“Kalau ada agenda daerah mengusulkan belanja permen Rp10 miliar, terus disahkan oleh DPR atau DPRD, kemudian diperiksa oleh BPK dan gak ada indikasi temuan di situ, apa yang dikatakan BPK adalah opininya WTP. Pertanyaannya, apakah itu menyejahterakan rakyat?” tutur dia.
Demi efektivitas pengelolaan APBN, guru besar Universitas Airlangga itu berharap BPK dilibatkan dalam pembahasan alokasi APBN. Kendati partisipasi BPK pasti akan menimbulkan pro-kontra, dia meyakini hal itu penting supaya tidak ada rupiah yang terbuang sia-sia.
“Jadi BPK bisa memberikan rekomendasi supaya alokasi ini, misalnya, harusnya gak di sini karena di sini hanya menghasilkan seribu lapangan kerja, tapi di tempat lain bisa menghasilkan 10 ribu tenaga kerja,” tutupnya.