Hari Guru, PKS Berikan 4 PR untuk Pemerintah Jokowi-Ma'ruf
Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan empat rekomendasi pada peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh hari ini, Senin (25/11). Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP PKS Fahmy Alaydroes mengatakan, peringatan Hari Guru Nasional tahun ini masih dibayangi berbagai persoalan yang melilit guru.
Anggota Komisi X DPR RI ini menyebutkan, Indonesia masih kekurangan 1,1 juta guru per Desember 2018. Selain kekurangan guru, Indonesia mengalami salah urus tata kelola distribusi guru.
"Satu sekolah, satu kecamatan, atau satu kabupaten atau kota kelebihan guru, sementara yang lainnya kekurangan guru. Perekrutan, penempatan, dan mutasi guru perlu ditata dengan lebih baik lagi," kata Fahmi dalam keterangan tertulis, Senin (25/11).
1. Persoalan guru honorer belum selesai
Belum lagi persoalan guru honorer. Fahmi merinci jumlah tenaga guru honorer K2 saat ini mencapai 1,53 juta orang, dari jumlah guru keseluruhan 3,2 juta orang.
Dia menilai profesi guru belum mendapatkan posisi yang bermartabat. Karena itu, penghargaan material dalam bentuk kompensasi gaji, tunjangan, insentif, dan lainnya masih harus ditingkatkan.
2. Profesi guru belum menjadi daya pikat
Fahmi menyebutkan masyarakat juga belum sepenuhnya memosisikan guru sebagai profesi yang terhormat dan bermartabat. Akibatnya, profesi guru belum menjadi daya pikat bagi putera-puteri yang berbakat, pintar, dan memiliki semangat.
"Minat alumni SMA untuk studi keguruan masih di pilihan ketiga atau keempat. Ini sudah masalah sejak perekrutan calon guru," ujar dia.
3. Ini empat rekomendasi PKS untuk permasalahan guru
Lewat sederet permasalahan tersebut, Fahmi memberikan empat rekomendasi agar pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjalankan perbaikan tata kelola guru. Pertama, menempatkan guru sebagai profesi mulia dengan memberikan penghargaan, kompensasi, warga kehormatan atas jasa dan kinerja mereka.
"Alangkah bahagianya guru apabila mereka mendapatkan keringanan untuk premi BPJS, mendapat diskon untuk belanja sembako, diskon pulsa listrik, pulsa untuk internet atau telepon, transportasi, mendapatkan apresiasi, insentif, penghargaan dari berbagai pihak," ujar dia.
Kedua, kata Fahmi, pemerintah harus melakukan penataan ulang sistem rekrutmen guru melalui sistem yang tepat dan menarik minat lulusan SMA yang terbaik, untuk mengabdi melalui profesi guru dan sistem pengembangan profesi yang berkala serta berkelanjutan.
Ketiga, meningkatkan sistem penjaminan akreditasi yang ketat bagi institusi yang berhak melakukan proses pendidikan calon guru, sertifikasi guru, maupun penilaian kelayakan profesionalitas guru.
"Keempat review regulasi dan kebijakan tentang guru, menguatkan yang baik, mengoreksi dan meluruskan yang kurang tepat. Kita berharap mulai hari ini, di bawah kepemimpinan Mas Menteri Nadiem Makarim, ada langkah-langkah terobosan untuk melanjutkan yang sudah benar dan memperbaiki yang kurang," ujar Fahmi.
