GBHN Dihidupkan, Bivitri: Jangan-Jangan Presiden Dipilih MPR Lagi

Menurutnya, menghidupkan kembali GBHN dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang telah berjalan dengan baik setelah runtuhnya era orde baru dengan adanya Pemilu Presiden.

“Kalau kita punya GBHN dan MPR jadi lembaga tertinggi, jangan jangan nanti balik lagi, presiden dipilih lagi oleh MPR,” kata Bivitri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Kendati demikian, ia tidak memungkiri bahwa UUD juga dapat diamandemen jika sudah tidak lagi relevan dengan perubahan zaman. Amandemen, kata Bivitri, ada dua tolak ukurnya.

“Satu, beneran tuntutan rakyat apa segelintir orang dari hasil kongres atau hasil kajian ahli. Soalnya kalau dulu tahun 99-2002 itu memang hasil tuntutan rakyat, dulu besar sekali demonstrasinya. Selain menjatuhkan Soeharto, dari 6 tuntutan mahasiswa itu salah satunya amandemen,” tuturnya.

Kedua, tegas Bivitri, amandemen harus memiliki implikasi hukum yang jelas dan tidak mengawang terutama terkait pemilihan presiden.

“Kalau cuma dokumen (GBHN) itu nggak ada implikasi, presidennya nggak bisa diapa-apain karena irrelevan GBHN nya, dan gak ada implikasi praktis karena presidennya gak bisa dikontrol,” tegasnya.

“Misalnya, presiden melenceng dari GBHN, trus mau diapain? dia berkuasa terus sampai berikutnya. Kita mesti punya sikap, jangan diikuti saja apa yang dihasilkan oleh elit politik,” sambungnya.

Diketahui, usulan menghidupkan kembali GBHN adalah hasil dari Kongres V PDIP di Bali pada 8-11 Agustus 2019. Dari hasil keputusan tersebut, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu ingin menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tinggi negara, yang menetapkan GBHN.

"Demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional, perlu dilakukan amandemen terbatas UUD NKRI 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dengan kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan," demikian bunyi salah satu hasil Kongres V PDIP.