Bogor, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Front Pembela Islam (FPI) belum melengkapi persyaratan terkait perpanjangan izin organisasi masyarakat (ormas).
Tjahjo menyebut, FPI baru melengkapi 10 persyaratan dari 20 persyaratan yang harus dipenuhi oleh mereka. Oleh karena itu, Kemendagri harus menanti lagi pemenuhan persyaratan mereka.
Tjahjo menerangkan, FPI hingga kini belum memenuhi semua persyaratan untuk perpanjangan izin ormasnya. Akibatnya, Kemendagri harus menanti kembali hingga FPI memenuhi persyaratan izin.
"Laporan Dirjen kami dari 20 persyaratan, baru diserahkan 10 persyaratan. Kan kami harus menunggu dulu. Menunggu dulu persyaratan yang lengkap dulu. Setelah itu baru ada tahap-tahap evaluasi," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (8/7).
Adapun persyaratan yang belum dipenuhi oleh FPI, lanjut Tjahjo, seperti menyerahkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Pasalnya, anggaran AD/ART yang diberikan FPI belum diteken, sehingga tidak bisa diterima dulu oleh Kemendagri.
"Terus susunan kepengurusannya gak ada tanda tangannya. Kalau saya batalkan kan melanggar, kan ini belum diteken kok, kok sudah diterima," ujar Tjahjo.
Menurut dia, persyaratan tersebut diperlakukan sama kepada setiap ormas. Ia mengaku ingin semua persyaratan terpenuhi dengan jelas.
"Saya gak mau ada jebakan-jebakan. Saya mau clear and clean. Semua ormas sama. Tinggal masing-masing ada evaluasinya. Sabar saja," ucap Tjahjo.
Terkait persyaratan perpanjangan FPI, Tjahjo menyebut tidak ada batas waktu. Persyaratan yang diberikan, tambah dia, juga bukan termasuk bentuk diskriminasi dari pemerintah melainkan persyaratan agar rekam jejak ormas tersebut jelas.
"Semua ada evaluasinya, ada track record-nya," terangnya.