Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, angkat bicara terkait dugaan kecurangan dalam deretan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Bambang menyatakan Pemilu 2019 merupakan pemilu terburuk sepanjang pasca-reformasi, dalam acara Selamatkan Suara Rakyat yang digelar oleh Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (21/4).
Bambang mengatakan situasi politik usai Pemilu 2019 patut diperhatikan berdasarkan temuan berbagai dugaan pelanggaran yang telah masuk ke dalam laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Selain itu, juga termasuk berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan dari Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi.
"Menurut saya, Pemilu 2019 ini merupakan pemilu terburuk pasca-reformasi. Kalau sampai pemerintah membiarkan, negara akan menuju tebing jurang," kata Bambang selaku salah satu pembicara dari pegiat hukum di kawasan SCBD, Minggu (21/4) sore.
Ia bahkan melihat keadaan politik Indonesia saat ini dalam tiga perspektif penting yang harus dicermati seluruh lapisan masyarakat.
Kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yang mulai muncul di permukaan publik, kata dia, bukanlah terjadi tanpa sebab.
Deretan dugaan kecurangan Pemilu 2019 itu juga dikatakannya mulai didengar dari Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berdasarkan temuan kecurangan, fakta kecurangan di seantero Indonesia.
"Jadi, itu bagian pertama. Bagi kami itu getaran yang terjadi dari publik," kata Bambang.
Kualitas pemilu di tengah maraknya temuan dugaan pelanggaran yang terjadi, itu juga ia katakan sangat penting dipertanyakan.
"Sekarang tuh prinsip-prinsip Pemilu, LUBER, bebas, rahasia itu sebagiannya tidak bebas," ungkap dia.
Ia pun mengakui pernyataan Koordinator Gerakan Nasional Demokrasi, Said Didu, terkait kecurangan yang terjadi karena Terstruktur, Sistematis, dan Masif, atau disingkat TSM.
Apalagi, Said Didu juga bicara adanya berita hari ini yang menyatakan bahwa Bawaslu masih menemukan 6,7 juta suara tak terkirim.
"Apalagi jurdil, jujur dan adil? Kalau LUBER saja tak dapat dijalankan, prinsip-prinsip pemilu tak terpenuhi," ucap dia.
Maka dari itu, ia menekankan jika kecurangan TSM ini dibiarkan, hasil pemilu patut dipertanyakan.
"Tapi, tidak ada respon penanganan sejauh ini. Jangan bilang Pemilu 2019 berjalan damai, tapi sebaliknya yang terjadi. Bagi saya, damai itu adalah hasil pemilu," tegas dia.
Ahmad Riza Patria selaku Juru Bicara (Jubir) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyatakan masih terus memantau proses rekapitulasi pemungutan suara di seluruh kecamatan di Indonesia.
“Kami terus mengawal proses rekapitulasi di kecamatan dan tentunya Pak Prabowo sudah menyampaikan beberapa hal penting,” ujar Riza kepada pewarta di depan kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (21/4) malam.
Pertama, kata dia, Prabowo menginstruksikan agar semua saksi mempersiapkan formulir C1 dan hadir pada rapat-rapat hasil rekapitulasi di seluruh Indonesia.
“Selanjutnya (kedua), kami melakukan pengawalan bagi saksi-saksi kami yang berada di seluruh Indonesia,” ucap dia.
Riza juga menekankan poin ketiga intruksi Prabowo, yaitu menjaga kualitas demokrasi.
“Mari kita jaga demokrasi ini agar berkualitas, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada manipulasi, kami akan kawal sampai selesai,” kata dia.